Kepala Daerah Pilih Gebu Minang atau Rakyat

Padangnews.com-Sikap pengurus Gebu Minang yang tetap akan menggelar Kongres Kebudayaan Minangkabau (KKM) melukai hati banyak pihak. Rencana KKM sejak awal sudah ditolak berbagai pihak, lembaga LKAAM Sumbar, DKSB dan para tokoh adat dan masyarakat di ranah.

“Kita akan tetap menolak pelaksanaan KKM. Pemda Sumbar jelas-jelas sudah meminta KKM itu tidak dilaksanakan karena banyaknya pihak yang menolak KKM ini. Kita akan berbaris menjaga wibawa Pemda dan Gubernur Sumbar yang nampaknya sudah dianggap sepele, dipandang sebelah mata oleh Gebu Minang dan penggagas KKM tersebut,” kata Asraferi Sabri, salah seorang aktivis Gerakan Menolak Kongres Kebudayaan Minangkabau (GM KKM) kepada koran ini, kemarin.
Tanggapan Asraferi Sabri terkait ekspos Gebu Minang yang akan tetap melaksanakan KKM di Bukittinggi, 30-31 Oktober 2010, sebagai disiarkan Singgalang beberapa hari lalu. Bahkan pihak panitia KKM menyatakan, jika Presiden SBY tidak bisa membuka kongres tersebut, mungkin saja diwakilkan oleh Mendagri. Kalau pun Mendagri tak bisa dan gubernur tak bisa pula, akan dibuka oleh ketua Gebu Minang saja.
“KKM hanya kamuflase. Sebelum tatatan adat dan budaya Minang berantakan disebabkan KKM ini, kita meminta seluruh walikota, bupati serta ketua-ketua KAN dan wali nagari se-Sumatra Barat mendukung Pemda dan gubernur Sumbar yang telah meminta KKM tidak dilaksanakan,” ujar Asraferi Sabri, yang sehari-hari Wali Nagari Pasia, Ampek Angkek, Agam.
Menurut Asraferi, para bupati, walikota sebaiknya menentukan sikap secara jantan. “Pilih Gebu Minang melaksanakan KKM atau memihak kepada rakyat yang menolak KKM,” kata dia.
Kalau gubernur dan wakil gubernur, kata dia, sudah menyatakan “tentu lebih memilih rakyat”. Karena untuk rakyat Sumbarlah mereka menjadi pejabat.

Tidak sah
Di bagian lain Asraferi mempersoalkan pernyataan Ketua Panitia Penyelenggara KKM Zulhendri yang mengatakan penolakan kalangan budayawan dan sejumlah tokoh masyarakat di kampung halaman terhadap KKK, bukan cerminan dari seluruh masyarakat Sumbar. “Kalau berbicara representasi atau keterwakilan masyarakat, apakah Gebu Minang itu mewakili masyarakat Sumbar atau masyarakat Sumbar yang ada di rantau?” kata Asraferi.
Selain itu, Asraferi menilai pertanyataan Zulhendri yang mengklaim banyak yang mendukung mereka, lebih dari 400 nagari siap menghadiri KKM tersebut, sebagai membohongi publik. Menurut informasi yang dikumpulkan GM KKM, tidak lebih 100 wali nagari/Ketua KAN yang merespon undangan KKM untuk mengirim wakil nagari mengikuti KKM. Sementara di seluruh kabupaten di Sumbar ada 570 nagari dan 54 KAN di wilayah kota.
Setelah berbagai pihak dan lembaga, termasuk Pemda Sumbar menolak KKM, tidak adalagi walinagari dan ketua KAN merespon KKM. Permintaan panitia KKM kepada walinagari dan ketua KAN untuk mengirim wakil nagari adalah untuk mengikuti KKM bulan September. Ketika KKM tidak jadi dilaksanakan, sampai sekarang tidak ada panitia KKM memberitahu nagari KKM telah dibatalkan.
“Surat yang dulu disampaikan kepada walinagari, sebenarnya tidak sah, tidak memenuhi syarat sebagai undangan. Soalnya, surat tersebut tidak asli, tanda-tangan dan kop surat Gebu Minang berupa fotokopi dan tidak ada tembusan ke bupati sebagai atas Wali Nagari,” ujar Asraferi pula.

Aksi nyata
Untuk memperlihatkan secara nyata penolakan KKM, mulai awal bulan ini akan diadakan aksi nyata di Bukittinggi dan Padang. Masyarakat adat di Kurai Limo Jorong, Bukittinggi juga sudah bersiap-siap membuat sikap dengan menyatakan ‘haram’ tanah Kurai sebagai tempat pelaksanaan KKM pada akhir bulan Oktober nanti. “Walikota Bukittinggi sudah kita hubungi berkaitan dengan pelaksanaan KKM yang tetap dipaksakan diadakan di Bukittinggi,” kata Asraferi Sabri.
Aksi GM KKM menolak KKM yang sedang disusun antara lain mengajak masyarakat membubuhkan tanda-tangan di atas bentagan kain putih. Juga sedang disiapkan aksi semacam performance-art di Bukittinggi tanpa mengganggu kenyamanan warga kota. “Kita juga akan memasang berbagai spanduk dan baliho menolak KKM di Bukittinggi,” kata Asraferi.

Dibantu BPKKI
Didapat kabar, kelancaran distribusi undangan KKM dan lainnya dibantu oleh BPKKI. Tempo hari, Direktur Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film (NBSF) Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Depbudpar) Tjetjep Separman menyatakan, pembentukan Badan Pekerja Kongres Kebudayaan Indonesia (BPKKI) untuk mengawal perjalanan keputusan kongres. Kongres Kebudayaan di Bukittinggi tahun 2003, yang merekomendasikan agar dibentuk institusi independen.
“Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi tersebut, Depbudpar membentuk dan memfasilitasi lembaga khusus yang independen dengan anggota dari kalangan budayawan dan cendekiawan yang disebut dengan Badan Pekerja Antarkongres Kebudayaan, dengan tugas mengawal perjalanan keputusan kongres, mempersiapkan dan turut melaksanakan kongres berikutnya,“ kata Tjetjep Separman tahun lalu.
Lembaga inilah yang kini dipakai oleh Gebu Minang untuk memuluskan acaranya di Bukittinggi. Di Padang, undangan disebar oleh Lembaga Kajian Sejarah yang berkantor di Kuranji Padang. Tak tahu pula, apa urusan lembaga yang satu ini. (104/003)