pembangunan infrastruktur dinilai memprihatinkan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta melakukan evaluasi ketat dalam tiga sektor kementerian ini.
"Perlu diadakan evaluasi secara bertahap bagaimanakah perkembangan dan atau
capain target-target yang telah ditetapkan. Masalah penyerapan anggaran yang
lambat harus menjadi perhatian bersama," ujar wasekjen DPP PPP, M Romahurmuzy kepada detikcom, Rabu (20/10/2010) malam.
Romi, demikian dia disapa, menuturkan hal yang perlu dicermati adalah bahwa sekitar 75 % pagu anggaran dialokasikan untuk pendidikan, penanggulangan kemiskinan, dan pembangunan infrastruktur. Sampai dengan saat ini, ketiga sektor prioritas tersebut masih dihadapkan pada permasalahan klasik yang belum terselesaikan.
"Meskipun telah mendapatkan mandatory spending sebesar 20 %, nyatanya perbaikan juga tidak serta-merta tejadi di sektor pendidikan. Minimnya sarana-prasarana pendidikan, mahalnya biaya pendidikan, minimnya tenaga pendidik berkualitas, dan integrasi sektor pendidikan dengan pasar tenaga kerja masih menjadi masalah sektor pendidikan yang belum kunjung ada solusinya," terang Romi.
Program penanggulangan kemiskinan yang digulirkan dari tahun ke tahun juga belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Romi menilai prestasi pemerintah dalam pemberantasan kemiskinan nol besar.
"Sampai dengan akhir 2010 (BPS) jumlah penduduk miskin di Indonesia tidak kurang dari 31 Juta Jiwa. Itupun dengan ketentuan garis kemiskinan yang ditetapkan sebesar Rp 6.500/hari/orang, yang jauh dari ketentuan minimal hidup layak (KHL) Bank Dunia yang ditetapkan sebesar 2 USD/hari/orang," beber Romi.
Selain itu, Romi menuturkan, masih ada masalah infrastruktur, utamanya
infrastruktur penunjang aktivitas perekonomian juga masih jauh dari harapan
sehingga menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Infrastruktur menjadi masalah
tersendiri dalam tantangan memajukan daerah tertinggal.
"Kerusakan jalan, belum terhubungnya jalur lintas daerah, minimnya pertumbuhan panjang jalan yang terbangun, dan minimnya sarana-prasaran kereta api (utamanya kereta barang) adalah beberapa masalah infrastruktur yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi," tandasnya.
"Terkait masalah-masalah tersebut, paling tidak ketiga prioritas utama rencana pembangunan jangka panjang 2010-2014 harus mendapatkan pengawalan 4 tahun ke depan," tutupnya.
(van/anw/detiknews)
0 komentar:
Posting Komentar