Padangnews.com-JAKARTA - Kendati belum semua daerah memasukkan data kepegawaiannya ke Badan Kepegawaian Negara (BKN), namun formasi CPNS 2011 telah dibahas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Kementerian Keuangan. Pembahasan yang masih berjalan ini, menurut Deputi SDM bidang Aparatur Kementerian PAN & RB Ramli Naibaho, untuk mengetahui kepastian Kemenkeu memberikan jatah formasi untuk CPNS 2011.
"Kami sedang membahas tentang formasi CPNS 2011 dengan Menkeu. Kira-kira berapa kuota yang tersedia atau malah tidak disediakan kuota untuk tahun ini," kata Ramli yang ditemui, baru-baru ini.
Bila lampu hijau sudah diberikan Menkeu, lanjutnya, Kementerian PAN & RB akan menyusun formasi CPNS sesuai usulan daerah. "Sesuai edaran BKN, seluruh BKD sudah harus memasukkan data kepegawaiannya terakhir 31 Maret. Ini untuk menghitung berapa jumlah kebutuhan aparatur," ujarnya.
Sementara itu Kabag Humas BKN Tumpak Hutabarat mengatakan, pihaknya akan menganalisa dan memberikan pertimbangan usulan formasi yang diajukan daerah. Namun kewenangan untuk memutuskan kebijakan atas usulan daerah tersebut berada di tangan Meneg PAN & RB untuk disesuaikan dengan anggaran negara.
"Analisa jumlah formasi pengadaan CPNS salah satunya didasarkan pada profil daerah, peta jabatan dan prioritas layanan dasar yang diberikan di daerah masing-masing. Karena itu antara DPRD dan Pemda harus berkoordinasi dalam usulan formasi CPNS 2011 agar bisa diketahui kebutuhan riilnya," bebernya. (esy/jpnn)
"Kami sedang membahas tentang formasi CPNS 2011 dengan Menkeu. Kira-kira berapa kuota yang tersedia atau malah tidak disediakan kuota untuk tahun ini," kata Ramli yang ditemui, baru-baru ini.
Bila lampu hijau sudah diberikan Menkeu, lanjutnya, Kementerian PAN & RB akan menyusun formasi CPNS sesuai usulan daerah. "Sesuai edaran BKN, seluruh BKD sudah harus memasukkan data kepegawaiannya terakhir 31 Maret. Ini untuk menghitung berapa jumlah kebutuhan aparatur," ujarnya.
Sementara itu Kabag Humas BKN Tumpak Hutabarat mengatakan, pihaknya akan menganalisa dan memberikan pertimbangan usulan formasi yang diajukan daerah. Namun kewenangan untuk memutuskan kebijakan atas usulan daerah tersebut berada di tangan Meneg PAN & RB untuk disesuaikan dengan anggaran negara.
"Analisa jumlah formasi pengadaan CPNS salah satunya didasarkan pada profil daerah, peta jabatan dan prioritas layanan dasar yang diberikan di daerah masing-masing. Karena itu antara DPRD dan Pemda harus berkoordinasi dalam usulan formasi CPNS 2011 agar bisa diketahui kebutuhan riilnya," bebernya. (esy/jpnn)
[ Red/Revdi Iwan Syahputra ]
0 komentar:
Posting Komentar