Bantah Soal Pengusaha HS, Polisi Makin Tak Dipercaya Publik

Padangnews.com-Jakarta - Kapolri, Jendral Timur Pradopo mengklarifikasi pernyataan Kabareskrim, Komjen Pol Ito Sumardi tentang keterlibatan seorang pengusaha kaya berinisial HS yang kemungkinan membiayai Gayus Tambunan selama mendekam di bui. Penyampaian informasi yang tidak jelas seperti ini, semakin membuat kepercayaan publik hilang.

"Kalau sampai ada kejadian meralat seperti ini, pastinya akan membuat kepolisian semakin kehilangan kepercayaan di mata publik," ujar anggota Kompolnas, Novel Ali kepada detikcom, Kamis (20/1/2011).

Novel menyarakan, polisi jangan mudah terpancing dengan opini publik dalam mengusut kasus Gayus. Akan lebih baik jika kepolisian tidak banyak berbicara namun menunjukkan kerja yang sungguh-sungguh.

"Kepolisian sebagai penegak hukum jangan terpancing dengan opini publik, jangan terpancing dengan pola pemberitaan, kalau memang belum ditemukan fakta hukumnya lebih baik diam, dari pada salah bicara. Polisi tidak boleh salah bicara dan salah bertindak," jelasnya.

Dia memahami kepolisian terus mendapat tekanan dari publik untuk segera membereskan kasus ini. Namun Kepolisian harus tetap bisa bersikap tenang.

"Kalau memang tidak punya bukti hukum ya lebih baik lambat dari cepat jadi jagoan tapi akhirnya salah ucap. Meskipun saya memang sangat memahami kondisi kejiwaan kepolisian karena mendapat tekanan berlebihan dari masyarakat," tandasnya.

Sebelumnya, saat akan mengadakan rapat tertutup dengan Menkum HAM, Patrialis Akbar beberapa waktu lalu, Komjen Pol Ito Sumardi mengungkapkan jika Gayus Tambunan menyebut nama pengusaha HS, sebagai orang yang berada di belakang kasusnya.

"(Pengusaha HS) itu kan masih katanya Gayus. Kalau katanya Gayus, itu kita cari kaitannya, bukti-buktinya," ujar Ito pada Jumat (14/1) lalu.

Namun belakangan Kapolri membantah hal itu. "Itu tidak ada. Saya tanya sama Pak Kabareskrim nggak ada itu," ujar Kapolri Jenderal Timur Pradopo ketika ditanya tentang pengusaha berinisial HS saat menghadiri Rapim di Auditorium PTIK, Jl Tirtayasa, Jakarta Selatan, Rabu (19/1) kemarin.

(lia/mok)