Protes Penghapusan Tunjada Menguat

">

padangnews.com-Rencana penghapusan tunjangan daerah (Tunjada) bagi sekitar 10 ribuan PNS di jajaran Pemkab Agam, dampak defisit anggaran dan pemenuhan kebutuhan anggaran untuk pilkada putaran II kabupaten Agam, September mendatang masih memicu reaksi banyak kalangan.

Mayoritas berharap, tunjada tahap II 2010 tidak dihapuskan dan dipotong, namun yang harus dipangkas beberapa kegiatan yang dinilai tidak efektif, perjalanan dinas pejabat, belanja barang serta beberapa paket proyek berdampak luas. Sementara kegiatan yang berimbas sosial dan sosialisasi-informasi penting mesti jadi prioritas.

Fraksi golkar bereaksi terhadap pembahasan KUPA 2010,yang menyatakan menolak dilakukan pemotongan, fraksi PAN DPRD Agam melalui penasehatnya sejak awal dengan tegas menolak dilakukan pemotongan terhadap tunjada, aktifitas sosial, sosialisasi, informasi serta hal-hal krusial lain.

"Kita prihatin jika tunjada PNS dipotong karena akan besar pengaruhnya untuk daerah," ulas Zulpardi.

Disebutkan, banyak peluang pemotongan lain yang bisa dilakukan, termasuk kegiatan proyek, belanja barang, perjalanan dinas serta hal-hal yang dinilai tidak efektif lainnya, "Kita berharap hal itu jadi kajian, dan kita menolak jika tunjada dihapuskan," tegas Zulpardi lagi.

Hal serupa dikatakan Masrizal, fraksi PKS yang lantang menolak rencana penghapusan tunjada tahap II 2010 itu, "Mesti ada kajian dan solusi lain yang dilakukan pemerintah, jangan hanya main hapus. Tunjada sudah diperda-kan, untuk menghapusnya, tentu perda ikut ditinjau ulang".

Naif Tunjada Dihapus

Protes senada dikatakan Imam Zaidallah, ketua majelis pendidikan dasar menengah pimpinan daerah Muhammadiyah Agam yang menyebut naif jika tunjada dihapuskan di kabupaten Agam, karena menurutnya hal itu akan memicu keguncangan di kabupaten Agam.

Disebutkan Imam Zaidallah, penghapusan tunjada itu justru akan menurunkan citra Pemkab dan DPRD Agam dimata masyarakat luas, "Ini bisa jadi bom waktu," tegas ketua harian MUI Agam itu.

Bahkan Kasi Bina Mitra Diknas Agam itu menyebut akan muncul reaksi kuat dari kalangan PNS Pemkab Agam jika kebijakan itu diteruskan, mengingat saat ini dampak kesulitan ekonomi, tingkat kebutuhan warga jelang lebaran serta berbagai kebutuhan lain yang mestinya bisa disikapi dengan bijak oleh Pemkab Agam. []