Komjen Pol Susno Duadji mendapatkan dukungan untuk bisa lepas dari bilik tahanan. Kamis (19/8/2010), sebanyak 44 tokoh mengajukan permohonan penahanan bagi mantan Kabareskrim itu sekaligus bersedia menjadi penjamin.
Surat permohonan penangguhan penahanan itu rencananya akan diserahkan kepada Jaksa Agung Hendarman Supandji di Kejaksaan Agung (Kejagung). Sebab, saat ini status Susno adalah sebagai tahanan Kejaksaan yang dititipkan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Perkaranya terkait kasus PT Salmah Arowana Lestari (SAL) telah dilimpahkan dari penyidik Polri ke Kejaksaan.
Namun, perwakilan 44 tokoh itu batal bertemu dengan Hendarman. "Informasi yang saya terima, jaksa agung katanya rapat dengan Menko Polhukam. Suratnya sudah kami sampaikan," kata Ahmad Syafii Maarif setelah keluar dari gedung utama Kejagung.
Menurut mantan ketua PP Muhammadiyah itu, maksud mengajukan permohonan penangguhan penahanan itu didasari alasan kemanusiaan. Dia juga menegaskan, permohonan itu bukan sebagai bentuk pembelaan terhadap Susno. "Kami minta penangguhan penahanan sebagai keluarga," katanya.
Letjen Mar. (pur) Suharto menambahkan, pihaknya tidak memiliki maksud lain dalam mengajukan permohonan tersebut. "Dalam suasan Ramadan kita mohon untuk beliau ditangguhkan penahanannya agar bisa beribadah puasa bersama keluarganya," paparnya.
Dalam surat permohonan itu tercantum nama beserta tanda tangan mereka yang bersedia menjadi penjamin. Selain Syafii Maarif dan Suharto, terdapat nama-nama lain seperti Salahuddin Wahid alias Gus Sholah, Rizal Ramli, Adhie Massardi, Permadi, dan Kwik Kian Gie. Juga terdapat dua anggota tim kuasa hukum Susno, yakni Ari Yusuf Amir dan Maqdir Ismail.
Dalam surat tersebut disebutkan, sebagai perwira tinggi Polri, Susno sangat sadar hukum. Sehingga tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, ataupun mempersulit jalannya pemeriksaan. "Serta selalu siap hadir di setiap proses hukum yang diperlukan," bunyi surat permohonan tersebut. (fal/agm/ptd)
Jumat, 20 Agustus 2010
LMP Sumbar Siap Galang Massa
Padangnews.com-Tindakan Malaysia menahan tiga pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan RI menyulut kecaman dari pelbagai organisasi masyarakat. Salah satunya suara lantang disampaikan pemuda yang tergabung dalam Laskar Merah Putih Sumbar.
"Kami mengecam, tindakan pemerintah Malaysia yang telah menawan pegawai Indonesia. Pemerintah Indonesia harus bersikap tegas dan memperlihatkan bangsa ini masih bermartabat," kata Ketua Laskar Merah Putih Sumbar, Ecevit Demirel, usai buka puasa bersama dengan insan pers di Basko Grand Mall, Padang, Kamis (19/08/2010).
Dalam buka puasa yang juga dihadiri Wakil Ketua Anovtrizar Masdal dan Bendahara Mukhlis itu, Ecevit juga menyinggung erosi nasionalisme yang kian kentara. Menurutnya, semangat persatuan dan kesatuan generasi muda jauh berkurang dan generasi saat ini cenderung bersikap individualistik.
"Pemerintah perlu menanamkan lagi semangat persatuan. Tindakan Malaysia yang telah semena-mena adalah cambuk untuk bangsa ini kembali mempertahankan jati diri dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia," katanya.
Menyikapi sikap progresif diperlihatkan Malaysia di sejumlah titik perbatasan dengan Indonesia, Laskar Merah Putih Sumbar, kata Ecevit bersedia menggalang massa untuk membantu perjuangan mempertahankan kedaulatan. Ratusan laskar yang berada di cabang kabupaten/kota di Sumbar, katanya akan bersedia dipanggil untuk mempertahankan Tanah Air.
Seperti dilansir media massa sebelumnya, Pemerintah Kerajaan Malaysia telah menahan tiga pegawai DKP saat bertugas di perairan Riau yang berdekatan dengan perbatasan Malaysia-Indonesia. Ketiga pegawai itu sempat diboyong ke Malaysia dengan status tahanan kerajaan, sampai akhirnya dilepas kembali setelah Pemerintah Indonesia membarter dengan 6 nelayan asal Malaysia yang kedapatan mencuri ikan di perairan Indonesia.
Nasionalisme Sejak Dini
Pada kesempatan itu, Anovtrizar Masdal menambahkan, sikap nasionalisme perlu dibangun sejak dini. Di samping program baku di sekolah-sekolah, kata Anovtrizar, juga perlu dilakukan kegiatan rutin semisal gotong royong, pengenalan geografis bangsa dan silaturahmi antar ormas. "Jika semua elemen bangsa sudah bersatu, bangsa lain tidak akan berani mempermainkan Indonesia," ujarnya. (ptd)
"Kami mengecam, tindakan pemerintah Malaysia yang telah menawan pegawai Indonesia. Pemerintah Indonesia harus bersikap tegas dan memperlihatkan bangsa ini masih bermartabat," kata Ketua Laskar Merah Putih Sumbar, Ecevit Demirel, usai buka puasa bersama dengan insan pers di Basko Grand Mall, Padang, Kamis (19/08/2010).
Dalam buka puasa yang juga dihadiri Wakil Ketua Anovtrizar Masdal dan Bendahara Mukhlis itu, Ecevit juga menyinggung erosi nasionalisme yang kian kentara. Menurutnya, semangat persatuan dan kesatuan generasi muda jauh berkurang dan generasi saat ini cenderung bersikap individualistik.
"Pemerintah perlu menanamkan lagi semangat persatuan. Tindakan Malaysia yang telah semena-mena adalah cambuk untuk bangsa ini kembali mempertahankan jati diri dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia," katanya.
Menyikapi sikap progresif diperlihatkan Malaysia di sejumlah titik perbatasan dengan Indonesia, Laskar Merah Putih Sumbar, kata Ecevit bersedia menggalang massa untuk membantu perjuangan mempertahankan kedaulatan. Ratusan laskar yang berada di cabang kabupaten/kota di Sumbar, katanya akan bersedia dipanggil untuk mempertahankan Tanah Air.
Seperti dilansir media massa sebelumnya, Pemerintah Kerajaan Malaysia telah menahan tiga pegawai DKP saat bertugas di perairan Riau yang berdekatan dengan perbatasan Malaysia-Indonesia. Ketiga pegawai itu sempat diboyong ke Malaysia dengan status tahanan kerajaan, sampai akhirnya dilepas kembali setelah Pemerintah Indonesia membarter dengan 6 nelayan asal Malaysia yang kedapatan mencuri ikan di perairan Indonesia.
Nasionalisme Sejak Dini
Pada kesempatan itu, Anovtrizar Masdal menambahkan, sikap nasionalisme perlu dibangun sejak dini. Di samping program baku di sekolah-sekolah, kata Anovtrizar, juga perlu dilakukan kegiatan rutin semisal gotong royong, pengenalan geografis bangsa dan silaturahmi antar ormas. "Jika semua elemen bangsa sudah bersatu, bangsa lain tidak akan berani mempermainkan Indonesia," ujarnya. (ptd)
Rabu, 18 Agustus 2010
Obama Mulai Diserang soal Masjid di Dekat Ground Zero
Obama
"Amandemen Pertama (Konstitusi AS) melindungi kebebasan beragama. Senator Reid menghormati itu, tapi masjid seharusnya dibangun di tempat lain," ujar anggota Senat dari Nevada, Jim Manley seperti dikutip AFP, kemarin.
Komentar Manley itu muncul setelah sebelumnya Presiden AS Barack Obama membuat pernyatan kontroversial tentang rencana pembangunan masjid di sekitar lokasi bekas serangan teroris 9/11. Akhir pekan lalu Obama mengatakan, perencana pembangunan masjid memiliki hak untuk membangun di situs di dekat Ground Zero. Meski demikian Obama tidak menegaskan apoakah dirinya setuju atau menolak pembangunan itu.
Sementara dari kubu Republik, termasuk mantan calon wakil Presiden pada Pilres AS Lalu, Sarah Palin, dengan tajam mengkritisi rencana untuk membangun Islamic Center dan masjid di lokasi yang hanya dua blok dari bekas Wordl Trade Center (WTC) yang lulh lantak diserang teroris dan kini tenar dengan sebutan Ground Zero itu.
Kubu Republik mengecam rencana tersebut karena membangun tempat ibadah Muslim di dekat lokasi di mana ekstrimis Islam menyerang AS, sama saja dengan menyerang korban 9/11. Kubu Republik juga memainkan isu itu untuk menghadapi Partai Demokrat pada pemilihan umum November mendatang. Pemilu itu akan menentukan pemegang kendali Kongres AS selanjutnya.
Jumat (13/8) pekan lalu, Obama mengaku memahami emosi yang terikat dengan isu itu. Namun Obama juga menunjukkan keyakinannya yang tak tergoyahkan tentang kebebasan beragama yang dijamin Konstitusi AS.
"Saya percaya bahwa Muslim memiliki hak yang sama untuk mempraktikkan agama mereka, sebagaimana orang lain di negeri ini. Dan itu termasuk hak untuk membangun tempat beribadah dan sebuah pusat komunitas di bangunan milik pribadi di Lower Manhattan, sesuai dengan aturan dan hukum setempat (New York)," ujar Obama.
Namun sehari kemudian, Obama mengklarifikasi bahwa dia tidak menanggapi kebijakan dalam pengambilan keputusan untuk mengizinkan pendirian masjid di lokasi yang dianggap "suci". Meski demikian, jauh-jauh hari Walikota New York, Michael Bloomberg, menegaskan bahwa dirinya tidak akan melarang pendirian masjid dan Islamic Center di dekat Ground Zero itu. (ara/jpnn)
Dana BOS akan Dialihkan Penyalurannya ke Pemda
Padang news.com-Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) tidak keberatan terkait kebijakan pengalihan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Mandikdasmen) Suyanto mengatakan, rencana pengalihan dana BOS seperti ini sebenarnya sudah pernah dibahas sebelumnya oleh Kemdiknas. Menurutnya, tujuan utama dari pengalihan dana BOS ini adalah pemerintah ingin mendaerahkan dana dari Bank Dunia.
“Kami rasa pengalihan pengelolaan dana BOS dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah tidak menjadi masalah. Selain itu sejak awal memang sudah ada rencana untuk mendaerahkan dana dari Bank Dunia tersebut. Mungkin pengalihan dana ini akan dilakukan mulai tahun depan,” terang Suyanto beberapa waktu lalu.
Dijelaskan, mengenai rencana pengalihan dana ini Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kemendiknas juga sudah membuat kajian dan perencanan mengenai pengalihan dana ini. Diharapkan, setelah dipindahkan penyaluran dan pengawasan dana jadi lebih efektif.
“Di dalamnya telah dijelaskan mengenai peran Kemendiknas dalam memberikan arahan penggunaan dana BOS. Selain itu, BOS itu juga untuk menunjang program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan kualitas pendidikan,” katanya.
Dengan dialihkannya dana tersebut ke daerah, kata Suyanto, tanggung jawab kabupaten dan kota akan jadi lebih besar, serta alokasi di sekolah akan lebih dekat. “Kalau dikelola pusat, data harus diperiksa dan butuh waktu lama,” serunya.
Selain itu Suyanto turut menilai, jika pengalihan dana BOS ini akan dilakukan maka akan lebih efektif. Menurutnya, tidak akan ada bedanya apakah dana dipegang pusat atau daerah.
Selama ini dana BOS diberikan langsung ke masing-masing sekolah, lewat bendahara umum daerah melalui dana alokasi khusus (DAK). Dikatakan, dikatakan, yang terpenting dengan pengalihan ini diikuti dengan adalah transparansi pengelolaan. (cha/jpnn)
Senin, 16 Agustus 2010
Uh! Banyak Tikus di Gedung Setneg
SHUTTERSTOCK
JAKARTA, PADANGNEWS.com - Sehari menjelang peringatan ke-65 Proklamasi Kemerdekaan RI 2010, Senin (16/8/2010), Gedung Sekretariat Negara (Setneg) di Jalan Veteran, Jakarta jauh dari kategori bersih. Bayangkan saja, gedung yang bertetangga langsung dengan Istana Presiden Jakarta dilaporkan banyak dihuni tikus.
Binatang mengerat berwarna hitam dengan moncong lancip itu sudah beberapa bulan belakangan ini mengganggu pegawai Setneg bekerja menangani urusan administrasi negara dan hubungan antar lembaga di pemerintah.
Tikus-tikus itu berkeliaran tak hanya di ruang kerja para pegawai Setneg, akan tetapi juga sampai ke ruang kerja Menteri Sekretariat Negara Sudi Silalahi di Gedung Utama Setneg, yang berada di sayap Barat Kompleks Istana.
"Awal minggu ini, giliran membersihkan tikus di Gedung II Setneg. Minggu kemarin di Gedung I dan minggu sebelumnya di Gedung Utama," ujar seorang petugas kebersihan kepada Kompas, yang tak mau disebutkan identitasnya, pagi ini, saat ditemui di Gedung Setneg, Jakarta.
"Pernah juga menangkap tikus di ruang kerja Pak Sudi. Akan tetapi, yang menangkap bukan saya. Pegawai Setneg yang memasangnya sendiri. Karena, kan, kita tidak boleh sembarangan masuk," lanjut petugas tersebut.
Dikatakan, beberapa petugas cleaning service yang bekerja di Gedung Setneg, mendapat tugas khusus untuk membersihkan tikus dari ruang-ruang perkantoran di Gedung Setneg tersebut. "Cara membersihkannya dengan meletakkan perangkap tikus berupa tatakan lem hitam dan berongsong perangkap yang terbuat dari kawat berbentuk empat persegi panjang setiap minggu secara bergantian di beberapa Gedung Setneg tersebut," ungkap petugas tersebut.
Senin pagi ini, kata petugas bertubuh pendek tersebut, ia membawa tiga tatakan lem tikus dan satu berongsong kawat. Dari dari tatakan yang diletakan di salah satu ruang kerja pegawai di Gedung II, hanya seekor tikus yang terjebak. "Nih, lihat tikus kecilnya menempel mati di lem," ujarnya sambil menunjukkan tatakan lem yang sudah menempel tikus kecil berwarna coklat.
Sedangkan berongsong kawatnya kosong dan hanya terdapat sepotong ikan asin yang digunakan untuk menjebaknya. Menurut petugas itu lagi, setiap hari dipasang masing-masing 20 tatakan lem hitam tikus dan 20 berongsong perangkap kawat tikus di setiap ruang Gedung Setneg.
Ditanya apakah di Istana Negara, tempat tinggal dinas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta keluarganya, di Istana Merdeka dan ruang-ruang lainnya di Kompleks Istana, banyak berkeliaran tikus juga, sang petugas menjawab, "Saya nggak tahu, Pak. Tapi, namanya tikus, mungkin saja ada di mana-mana. Dia kan paling senang kalau tinggal di sudut-sudut yang kotor, berantakan dan gelap."
Ah, dasar tikus./KOMPAS.COM
Wakil Koordinator ICW, Emerson
Yuntho.
Peneliti Hukum ICW, Donal Fariz, mengungkapkan, investigasi tentang rekam jejak para calon itu meliputi makalah yang dibuat dalam proses seleksi, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara/Pejabat Negara (LHKPN) ke KPK, serta investigasi di lapangan.
“Kita melakukan investigasi di lapangan dan mengonfirmasi ke pihak-pihak yang mengetahui calon, termasuk para bawahan yang sering bersinggungan dengan para calon,” ujar Donal di Kantor ICW, Kalibata, Minggu (15/8/2010).
Beberapa temuan ICW antara lain antara lain soal tindakan plagiat yang dilakukan salah seorang calon. ”Kita dapatkan informasi dari dosennya sendiri. Ini bukan contoh pimpinan KPK yang baik,” ujar Donal.
Temuan lainnya, antara lain tentang calon ketua KPK yang menunggak pajak bumi dan bangunan (PBB). “Ada calon yang memiliki banyak aset tanah dan rumah, tapi belum pernah membayar PBB. Calon seperti ini tidak bisa jadi pimpinan KPK karena tidak memiliki politic will untuk mendukung pemerintahan yang bersih,” ulas Donal.
Bahkan calon yang hobi bermain golf pun juga menjadi salah satu temuan ICW. “Calon yang hobi golf ini bisa menjadi penerus Antasari Azhar dan bisa kena kasus caddy lagi,” sambung Donal.
Wakil Koordinator ICW, Emerson Yuntho, menambahkan, ICW juga menemukan salah satu calon yang meloloskan dua anaknya agar memperoleh biaya pendidikan dari negara. Bahkan ICW juga menyebut adanya calon yang anaknya terbelit dengan masalah narkoba. “Kalau memimpin keluarga saja tidak bisa, bagaimana mau memimpin KPK?” tandas Emerson.
Sayangnya, baik Donal maupun Emerson enggan menyebut nama calon dan rekam jejaknya. “Kami tidak akan sebut nama,” tandas Emerson.
Meski demikian ICW kembali menegaskan penolakannya tentang calon dari unsur Kepolisian dan Kejaksaan. Seperti diketahui, calon ketua dari KPK yang berlatar belakang jaksa adalah Sutan Bagindo Fachmi. Sedangkan calon yang berlatar belakang polisi adalah Chaerul Rasjid.
Soal penolakan ICW terhadap calon yang berasal dari Jaksa dan Polisi itu, Donal menjelaskan, pertama karena keduanya tidak bisa menyelesaikan masalah mafia hukum di institusi masing-masing seperti kasus Anggodo Widjojo maupun kasus rekening gendut perwira Polri. “Lantas bagaimana mungkin mereka diberi tanggung jawab untuk memimpin lembaga ekstra ini?” ucap Donal. Alasan kedua, karena baik Kejaksaan maupun Kepolisian pernah terlibat dalam kriminalisasi dua pimpinan KPK.
Sedangkan Emerson menegaskan, penolakan itu tidak didasarkan pada ketidaksukaan terhadap institusi kejaksaan ataupun kepolisian. “Tetapi untuk komitmen pemberantasan korupsi di kepolisian dan kejaksaan, maka KPK harus bersih dari unsur kedua lembaga tersebut,” tandasnya.
Karenanya ICW mengingatkan agar pansel bersikap hati-hati dan tetap memperhatikan temuan ICW. Lantas bagaimana jika temuan ICW itu diabaikan Pansel" “Kita akan mengingatkan bahwa pada tahun 2007 kita telah menolak Antasari, tetapi tetap dipaksakan,” tandasnya.
Sementara disinggung soal pencalonan Bambang Widjojanto yang notabene anggota Dewan Pembina ICW, Emerson menegaskan netralitas ICW. “Dalam rekam jejak kepada Bambang (Widjojanto), kita libatkan pihak ketiga. Yang pasti bukan teman-teman dari ICW dan kita teruma apa adanya,” tegasnya.(rnl/ara/jpnn)
Protes Penghapusan Tunjada Menguat
Mayoritas berharap, tunjada tahap II 2010 tidak dihapuskan dan dipotong, namun yang harus dipangkas beberapa kegiatan yang dinilai tidak efektif, perjalanan dinas pejabat, belanja barang serta beberapa paket proyek berdampak luas. Sementara kegiatan yang berimbas sosial dan sosialisasi-informasi penting mesti jadi prioritas.
Fraksi golkar bereaksi terhadap pembahasan KUPA 2010,yang menyatakan menolak dilakukan pemotongan, fraksi PAN DPRD Agam melalui penasehatnya sejak awal dengan tegas menolak dilakukan pemotongan terhadap tunjada, aktifitas sosial, sosialisasi, informasi serta hal-hal krusial lain.
"Kita prihatin jika tunjada PNS dipotong karena akan besar pengaruhnya untuk daerah," ulas Zulpardi.
Disebutkan, banyak peluang pemotongan lain yang bisa dilakukan, termasuk kegiatan proyek, belanja barang, perjalanan dinas serta hal-hal yang dinilai tidak efektif lainnya, "Kita berharap hal itu jadi kajian, dan kita menolak jika tunjada dihapuskan," tegas Zulpardi lagi.
Hal serupa dikatakan Masrizal, fraksi PKS yang lantang menolak rencana penghapusan tunjada tahap II 2010 itu, "Mesti ada kajian dan solusi lain yang dilakukan pemerintah, jangan hanya main hapus. Tunjada sudah diperda-kan, untuk menghapusnya, tentu perda ikut ditinjau ulang".
Naif Tunjada Dihapus
Protes senada dikatakan Imam Zaidallah, ketua majelis pendidikan dasar menengah pimpinan daerah Muhammadiyah Agam yang menyebut naif jika tunjada dihapuskan di kabupaten Agam, karena menurutnya hal itu akan memicu keguncangan di kabupaten Agam.
Disebutkan Imam Zaidallah, penghapusan tunjada itu justru akan menurunkan citra Pemkab dan DPRD Agam dimata masyarakat luas, "Ini bisa jadi bom waktu," tegas ketua harian MUI Agam itu.
Bahkan Kasi Bina Mitra Diknas Agam itu menyebut akan muncul reaksi kuat dari kalangan PNS Pemkab Agam jika kebijakan itu diteruskan, mengingat saat ini dampak kesulitan ekonomi, tingkat kebutuhan warga jelang lebaran serta berbagai kebutuhan lain yang mestinya bisa disikapi dengan bijak oleh Pemkab Agam. []
Parkir Sembarangan Mobil Anggota Dewan Diserempet Bus
padangnews.com - PADANG- Insiden kecil terjadi usai pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat periode 2010-2015. Karena arus kendaraan yang padat di halaman parkir DPRD Sumbar, sebuah mobil Innova milik Anggota DPRD Sumbar bernomor polisi BA 77 TI, diserempet bus milik DPRD Sumbar bernomor polisi BA 3959 JK.
Kejadian bermula ketika bus DPRD Sumbar itu hendak meninggalkan halaman parkir menuju pintu keluar DPRD Sumbar menuju Ulak Karang. Tanpa disadari di sebelah kiri bus tengah parkir salah satu kendaraan milik anggota DPRD Sumbar. Saat bus hendak membenarkan posisinya, bus tersebut malah menyerempet kaca spion sebalah kanan mobil tersebut hingga patah.
Melihat hal tersebut sejumlah anggota polisi yang mengamankan kawasan itu langsung meminta bus agar dikeluarkan dari kawasan Gedung DPRD. Begitu juga mobil innova milik anggota DPRD Sumbar karena parkir di tempat tak seharusnya
Rombongan Gubernur telah lebih dahulu meninggalkan gedung DPDR, sedangkan rombongan Wakil Gubenur baru meninggalkan gedung usai insiden tersebut. Karena kejadian itu sempat memacetkan arus kendaraan di sekitar gedung DPRD Sumbar. (padangmedia.com/dodo)
Parkir Sembarangan Mobil Anggota Dewan Diserempet Bus
padangnews.com - PADANG- Insiden kecil terjadi usai pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat periode 2010-2015. Karena arus kendaraan yang padat di halaman parkir DPRD Sumbar, sebuah mobil Innova milik Anggota DPRD Sumbar bernomor polisi BA 77 TI, diserempet bus milik DPRD Sumbar bernomor polisi BA 3959 JK.
Kejadian bermula ketika bus DPRD Sumbar itu hendak meninggalkan halaman parkir menuju pintu keluar DPRD Sumbar menuju Ulak Karang. Tanpa disadari di sebelah kiri bus tengah parkir salah satu kendaraan milik anggota DPRD Sumbar. Saat bus hendak membenarkan posisinya, bus tersebut malah menyerempet kaca spion sebalah kanan mobil tersebut hingga patah.
Melihat hal tersebut sejumlah anggota polisi yang mengamankan kawasan itu langsung meminta bus agar dikeluarkan dari kawasan Gedung DPRD. Begitu juga mobil innova milik anggota DPRD Sumbar karena parkir di tempat tak seharusnya
Rombongan Gubernur telah lebih dahulu meninggalkan gedung DPDR, sedangkan rombongan Wakil Gubenur baru meninggalkan gedung usai insiden tersebut. Karena kejadian itu sempat memacetkan arus kendaraan di sekitar gedung DPRD Sumbar. (padangmedia.com/dodo)
Minggu, 15 Agustus 2010
Situs Porno yang Paling Sering Dikunjungi telah Diblokir
Padang news-Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengatakan, saat ini enam internet service provider (ISP) terbesar di Indonesia, yakni XL Axiata, Telkom, Telkomsel, Indosat, IM2, dan Bakrie Telekom telah berhasil memblokir 80 persen situs porno.
"Dari ratusan ISP yang ada di Indonesia, keenam ISP itu menguasai 90 persen pangsa pasarnya. Jadi sangat efektif jika mereka yang lebih dahulu menutup," kata Menkominfo usai meresmikan pemanfaatan SDN 27 Sungai Sapih, Kuranji Padang, Sabtu (14/8/2010) siang.
Menurut Tifatul, para ISP terus mengupdate daftar situs porno yang akan diblokir karena jumlahnya sangat banyak. "Jumlahnya jutaan. Jadi, pemblokirannya dilakukan secara bertahap. Namun, untuk situs yang paling sering dibuka atau paling banyak peminatnya telah diblokir," jelas Tifatul.
Bagi ISP yang tidak melakukan pemblokiran, maka pihaknya menyerahkan pada pihak yang berwajib untuk memproses secara hukum. Sebab, polisi berhak langsung menyidik berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Antipornografi.
"Jadi, kasus ini bukan delik aduan. Jika ada yang masih buka atau tidak memblokir, polisi bisa langsung memproses. Sedangkan apabila ada yang bukan porno, tapi ikut terblokir bisa diklaim ke provider untuk dibuka. Begitupula jika ada pihaknya yang meminta untuk kepentingan medis," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Presdir XL Axiata Hasnul Suhaimi menyatakan pihaknya menyambut baik langkah yang diambil pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mengatasi konten pornografi.
"Kami sudah menindaklanjutinya bekerja sama dengan APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia). Saat ini sekitar 50 persen situs porno sudah berhasil kita blokir. Ini kita lakukan tidak bisa sekali, tapi terus diupdate. Jika ditemukan, langsung diblokir," katanya.
Walikota Padang Fauzi Bahar pun saat menghadiri peresmian SDN 27 Sungai Sapih yang dibangun PT XL Axiata bersama Pundi Amal SCTV juga mendukung pemblokiran situs porno. "Kita akan diberi software oleh pak Tifatul untuk memblokir situs maksiat itu. Setelah sampai nanti, kita akan berikan kepada warnet-warnet yang ada di Kota Padang," kata Fauzi Bahar.(ptd)
Langganan:
Postingan (Atom)
