Padangnews.com-Sebanyak 15 ekor ayam milik warga tahan liat kelurahan Nanggalo dimusnahkan. Pemusnahan ini dilakukan lantaran beberapa hari lalu ayam warga ini mati mendadak dan ketika dilakukan pemeriksaan oleh dinas pertanian, peternakan, kehutanan dan perkebunan (Disternahutbun) Padang.
"Sebenarnya menurut laporan warga, ayam yang dimusnahkan didaerah ini adalah 84 ekor. Tapi entah mengapa ketika kita sudah tiba di lokasi hanya 15 ekor ayam yang siap untul dimusnahkan," papar kepala disternahutbun Syahirman kepada www.padang-today tadi Selasa (8/3) saat turun kelapangan bersama stafnya dan Komisi II DPRD Padang.
Namun ketika ditanyakan jumlah ayam yang sudah dimusnahkan sejak kasus flu burung di Padang merebak. Syahirman tidak tahu pasti, data yang diberikan selalu berubah jika kemaren dikatakannya ayam yang sudah dimusnahkan ada berjumlah 200 ekor, tadi dikatakannya hanya beberapa ekor ayam saja yang di musnahkan.
Sementara itu dari staf disternahutbun beberapa hari lalu mengatakan sudah 600 ayam yang dimusnahkan. 15 ayam yang dimusnahkan tadi 3 ekornya adalah milik Sudirman (62).
Dikatakan Sudirman 3 ekor ayam yang dimusnahkan ini adalah sisa dari 15 ekor ayam miliknya, beberapa hari lalu sakit dan mati mendadak.
Sedangkan data titik di Kota Padang yang sudah positif flu burung. Dikatakan syahirman hingga kemaren sudah 21 titik di kota Padang yang unggasnya positif flu burung. Dengan sekitar seribu ayam yang mati mendadak.
"Saat ini hasil dari monitor kita dilapangan sejak Februari hingga kemaren (7/3) sudah 21 titik di Kota Padang yang unggasnya posotif flu burung. Dengan kecamatan Kuranji sebagai titik terparah," beber Syahirman.
Sementara itu jumlah korban manusia dalam kasus ini berjumlah 12 orang yang dirawat di RSUP. M. Djamil Padang. "Yang saat ini 6 orang korban suspek flu burung ini sudah pulang, dan tingga 6 orang lagi yang masih dirawat," tandasnya.[padang today]
Rabu, 09 Maret 2011
15 Ekor Ayam Warga Nanggalo di Musnahkan
Selasa, 08 Maret 2011
SBY-Prabowo Tak Pernah Jauh
Padangnews.com - Dinamika politik yang mengancam posisi Golkar dan PKS dari posisi partai koalisi terus bergulir. Pasca-hak usulan hak angket pajak, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta ketegasan sikap dari partai-partai koalisi pendukung pemerintah apakah akan tetap seiya sejalan atau tidak. Hari-hari belakangan ini, komunikasi intens dilakukan pihak SBY.
Di tengah hiruk pikuk itu, Gerindra dinilai berpeluang besar untuk bergabung dalam koalisi menggantikan PKS dan Golkar. Dalam pemungutan suara atas usulan hak angket pajak, Gerindra berdiri satu barisan bersama Demokrat, PAN, PPP, dan PKB. Sementara PKS dan Golkar yang notabene adalah partai pendukung pemerintah berdiri di barisan seberang, mendukung usulan hak angket.
Apakah komunikasi dengan Gerindra masuk dalam agenda SBY dalam upaya membangun koalisi baru? Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Marthin Hutabarat mengatakan dirinya belum mendengar adanya komunikasi antara Demokrat dan Gerindra sampai saat ini.
"Tapi Pak SBY dan Prabowo tidak pernah jauh sebenarnya dari dulu, meskipun kadang-kadang mereka berdua seolah berseberangan. Tapi pada saat mereka sudah saling kontak, semuanya akan cair lagi," ungkap Marthin kepada Kompas.com, Rabu (2/3/2011).
Menurutnya, komunikasi demikian merupakan kelebihan mantan-mantan prajurit. Apalagi, dua elit partai itu sama-sama berlatar belakang AKABRI. Oleh karena itu, komunikasi yang mesra akan mudah untuk segera terjalin. Kesetiaan antara teman sangatlah tinggi.
"Dulu, sama-sama tidur di barak. Sesama prajurit itu bagaimanapun jauhnya dilihat orang, tapi mereka punya rasa kedekatan yang tinggi, dipertautkan oleh tanggung jawab terhadap bangsa. Pak SBY dan Prabowo dari dulu tidak pernah jauh. Adakalanya dekat dan ada kalanya sangat dekat," tambahnya.
Namun, Marthin enggan berkomentar mengenai kemungkinan Gerindra masuk ke dalam kabinet dan bergabung dalam koalisi.
Beijing Perketat Kontrol Media
Padangnews.com-Wartawan kini harus mengajukan izin untuk melakukan kegiatan pencarian berita di pusat kota Beijing, kata wakil direktur kantor urusan asing kota itu, Li Honghai, dalam konferensi pers, Minggu (6/3).
Tidak ada perincian yang diberikan. Li mengatakan, perintah verbal itu sekadar interpretasi Beijing atas sebuah dekrit 2008 dari Dewan Negara, Kabinet China. ”Kebijakan lokal Beijing merupakan langkah yang lebih rinci,” kata Li.
China telah mengendurkan peraturan peliputan menjelang Olimpiade Beijing 2008, menghilangkan kewajiban untuk izin khusus meliput. Dewan Negara memperpanjang peraturan yang dikendurkan itu setelah olimpiade dalam dekritnya, membuat orang menyebut tibanya era baru keterbukaan bagi wartawan asing, walau masih ada pembatasan yang ketat.
Pengumuman Li itu menyusul berpekan-pekan imbauan di internet untuk mengadakan demonstrasi di tempat-tempat yang ditetapkan di Beijing, Shanghai, dan kota lainnya.
Imbauan itu menarik sedikit demonstran spontan, tetapi telah menimbulkan tindakan keras polisi, sebuah indikasi imbauan tersebut telah membuat cemas pihak berwenang yang selalu berjaga-jaga terhadap tanda-tanda tantangan kepada kekuasaan komunis.
Polisi dan agen-agen keamanan mengusir penonton serta menyerang dan menahan wartawan yang muncul di tempat-tempat protes di Beijing dan Shanghai.
Juga dalam konferensi pers hari Minggu itu, juru bicara pemerintah kota Beijing, Wang Hui, mengecam imbauan di internet tersebut sebagai upaya untuk merongrong stabilitas China.
Jubir itu mengatakan, imbauan untuk melakukan protes model ”Revolusi Melati” di Beijing pasti akan gagal karena orang menginginkan perdamaian dan stabilitas serta kebijakan pemerintah populer.
”Mereka yang berpikiran jernih mengetahui bahwa orang-orang ini memilih tempat yang salah dan gagasan yang salah. Hal yang mereka inginkan terjadi tidak terjadi dan tidak akan terjadi di Beijing,” kata Wang.
”Selama 30 tahun terakhir atau lebih, keberhasilan dan kemajuan ekonomi China telah diakui secara meluas. Kepemimpinan Partai Komunis dan kebijakan pemerintah sejalan dengan kehendak rakyat dan hati mereka,” katanya kepada wartawan.
Wang mengulangi garis pemerintah bahwa wartawan di bagian-bagian Beijing yang sibuk memerlukan izin untuk meliput di sana serta meminta wartawan asing tidak ”menciptakan berita” dan menghormati semua hukum China.
Imbauan protes dikeluarkan untuk hari Minggu. Sejumlah besar polisi berseragam dan berpakaian sipil berpatroli dan memeriksa orang lewat di jalan perbelanjaan Wangfujing, yang ramai dengan pembelanja seperti biasanya, tetapi tidak tampak demonstrasi.
Wartawan asing yang berhasil melalui pemeriksaan polisi dibuntuti dan direkam video.
Walau polisi dikerahkan, kehadirannya tidak semencolok sepekan lalu ketika polisi berpatroli dengan anjing dan truk-truk air bolak-balik menyirami jalan yang membuat jumlah massa menipis.
Di Shanghai, polisi berseragam berjaga di terowongan-terowongan kereta bawah tanah dan di kaki lima dekat Lapangan Rakyat, sementara hujan turun. Beberapa wartawan asing dibawa untuk ditanyai oleh polisi setelah tiba di daerah itu. Namun, tidak jelas apakah ada pengunjung lain yang ditahan.
Kekhawatiran akan kerusuhan membuat pemerintah tahun ini menaikkan anggaran belanja ”keamanan publik”, yaitu naik 13 persen menjadi 95 miliar dollar AS. (AP/Reuters/DI)
Mengapa China Takut Jadi seperti Arab
Padangnews.com-Saat Timur Tengah dilanda kekacauan dan pengunjuk rasa turun ke jalan-jalan, ketakutan China terhadap "luan" (kekacauan) muncul kembali, kata para analis. Di internet ada bisik-bisik tentang sebuah "revolusi melati" dan meskipun seruan untuk protes jalanan telah gagal mendapat dukungan sejauh ini, bagaimanapun, China tampak gelisah.
Gejolak di Timur Tengah tidak banyak mendapatkan tempat di liputan media pemerintah China. Hari-hari ini ada lebih banyak polisi di jalanan negeri itu, para pembangkang dilaporkan berada dalam tahanan rumah dan situs jejaring sosial secara selektif diblokir.
Mengapa? Apa yang membuat China takut?
Jaime FlorCruz, mantan koresponden dan kepala biro Majalah Time di Beijing dalam kolomnya di CNN, Sabtu (5/3/2011) lalu menulis, China memiliki sejarah membentengi diri dari dunia luar, takut akan invasi dan dominasi asing, dari bangsa Mongol ke Perang Candu melawan Inggris hingga imperialisme brutal Jepang pada abad ke-20. Menurut FlorCruz, meski orang-orang China tertarik dengan hal-hal asing, secara historis ada ketakutan di kalangan penguasanya tentang pengaruh budaya Barat.
Di dalam Tembok Besarnya, China telah menerapkan kontrol yang ketat terhadap rakyatnya. Dari era para panglima perang feodal ke China modern, penguasanya terobsesi untuk menghindari pemberontakan petani yang berasal dari bawah. "Pertanyaan abadi di benak semua orang Tionghoa adalah bagaimana kekacauan terbaik dapat dihindari?" demikian FlorCruz mengutip Erik Ringmar yang menulis buku Mekanisme Modernisasi di Eropa dan Asia Timur. "Pemikiran politik seperti itu telah berkembang dari awal, termasuk dalam Taoisme, Legalisme dan Konfusianisme, terus berupaya untuk menjawab pertanyaan tersebut."
FlorCruz yang telah tinggal dan bekerja di China sejak tahun 1971 serta belajar sejarah China di Peking University (1977-1981) melanjutkan, dua ketakutan tersebut, dominasi asing dan revolusi dari dalam, telah diwarisi oleh para pemimpin China secara berturut-turut, terutama setelah Ketua Mao Zedong. Selama dua dekade hingga kematiannya pada tahun 1997, Deng Xiaoping terdorong untuk memodernisasi China dengan cepat sambil menjaga stabilitas, memerintahkan penumpasan brutal terhadap para demonstran di Tiananmen Square pada tahun 1989 sementara terus mendorong reformasi yang membuka dan mengubah negaranya.
Presiden Hu Jintao, yang berusaha untuk membangun "masyarakat yang harmonis," bulan lalu menyerukan kepada para pejabat China untuk belajar "manajemen sosial" demi menjaga stabilitas. Dalam bukunya "Konsensus Beijing," Joshua Cooper Ramo menulis bahwa "ketakutan akan kekacauan, kehilangan kontrol politik dan sosial ... berjalan seperti besi setrika dalam seluruh tubuh politik China."
Transformasi ekonomi China telah berlangsung luar biasa. Reformasi pasar telah menampilkan inisiatif individu dan kewirausahaan. Ratusan juta petani telah diangkat dari kemiskinan. Kota-kota baru yang berkilauan telah dibangun. Ekonomi China sekarang ini merupakan yang terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat.
Namun, kata FlorCruz, meski ada prestasi-prestasi itu, Partai Komunis masih sensitif terhadap kritik. Para analis mengatakan kurangnya mandat rakyat lewat pemilihan langsung membuat partai itu tidak yakin akan legitimasi dirinya dan takut akan terjadi penggulingan dan disintegrasi.
"Mereka tidak punya pembenaran ideologis untuk berada di kekuasaan," kata David Zweig, profesor ilmu sosial di Hong Kong University of Science and Technology sebagaimana dikutip FlorCruz. "Institusi-institusi politik mereka -parlemen, pengadilan, polisi- tidak independen. Mereka sering dipaksa untuk mengandalkan paksaan dalam mempertahankan kekuasaan."
Problem China, lanjut Zweig, adalah bahwa negara itu mengalami perubahan sosial yang paling cepat dalam sejarah tetapi dengan sistem hukum yang lemah. "Jadi masalah seperti pencemaran, pengalihan lahan, urbanisasi, semua mengarah pada keluhan bahwa mereka tidak punya media di mana orang dapat menyampaikan keluhan yang kemudian bisa diselesaikan, selain dengan cara protes dan represi dari negara," jelasnya.
Pemerintah tampaknya berusaha untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Untuk memenuhi tantangan tata kelola pemerintahan, China telah mendukung "pemerintahan berdasarkan hukum" bukan "berdasarkan orang." Untuk mengelola lebih baik persoalan pedesaan dan mengatasi kekhawatiran sehari-hari para petani, China bereksperimen dengan pemilihan langsung di desa. Jika berhasil, sistem itu memungkinkan banyak keluhan dapat ditangani pada tingkat akar rumput.
Namun, warga masih mengeluh tentang masalah sosial-ekonomi, di antaranya inflasi, pekerjaan, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan yang terjangkau. Kesenjangan antara kaya dan miskin tetap menjadi masalah terbesar di negara itu.
Banyak orang lalu membandingkan protes di Lapangan Tahrir di Kairo dengan protes di Lapangan Tiananmen, Beijing tahun 1989. China saat ini memiliki banyak masalah yang sama dengan Mesir - ketimpangan pendapatan dan korupsi di antaranya, - tetapi para pengamat mengatakan, kepemimpinan China kecil kemungkinan menjadi rezim yang gagal berikutnya.
Rakyat China sendiri, menurut FlorCruz, tampaknya tidak memiliki nafsu untuk melakukan revolusi. "Saya pikir kebanyakan orang China merasa bahwa semuanya berjalan cukup baik di China, setidaknya secara ekonomis untuk saat ini," kata Orville Schell, direktur Asia Society Center pada Hubungan AS-China sebagaimana dikutip FlorCruz. "Jelas ada beberapa ketidakpuasan, tapi saya tidak berpikir ada tingkat yang sama yang bisa menjadi penyebab terjadi pemberontakan rakyat."
Reformasi ekonomi China telah menguntungkan mayoritas penduduk, kata para pengamat, sementara cengkeraman Partai Komunis di media pemerintah, militer, dan internet semakin ketat dan canggih.
Di Timur Tengah, orang miskin dan yang kehilangan haknya telah bangkit untuk memberontak. Di China, banyak dari orang-orang yang seperti telah bangkit dari kemiskinan. Hanya saja persebaran kekayaan memang tetap menjadi salah satu tantangan terbesar China.
Senin, 07 Maret 2011
Sekolah Perlu Contohkan Multikultural
Padangnews.com — Sekolah dan kelas semestinya jadi tempat anak-anak belajar berbaur, berbagi, dan menghormati anak-anak lainnya sebagai upaya membangun masyarakat multikultural. Untuk itu, sekolah janganlah elitis dan menguatkan pembagian kelas sosial, tetapi perlu mendorong pendidikan inklusif.
Sekolah di abad ke-21 perlu membekali siswa dengan keterampilan yang sangat vital, yakni hidup dalam masyarakat multikultural yang jadi modal untuk mampu hidup damai dengan orang lain. Karena itu, kesadaran perbedaan agama, suku, bahasa, dan ras seharusnya tidak dibuang dari kelas. Sebaliknya, perbedaan justru harus diakui dan dirayakan.
Pendidikan damai dalam masyarakat multikultural menjadi perhatian UNESCO dalam merespons masih berkecamuknya konflik dan perang di berbagai belahan dunia. Pendidikan di sekolah dan kelas diyakini bisa jadi contoh terdepan untuk menunjukkan sikap toleransi, saling menghormati, dan hidup damai dengan orang lain.
Dirjen UNESCO Irina Bokova mengatakan, suatu negara tidak dapat menciptakan dasar-dasar abadi untuk perdamaian kecuali jika menemukan cara-cara untuk membangun kepercayaan yang saling menguntungkan antarwarganya. ”Tempat untuk memulainya, yakni di dalam ruang kelas,” kata Bokova.
Pendidikan mestinya berpotensi sebagai kekuatan untuk mendorong perdamaian. Namun, masih banyak praktik pendidikan yang keliru. Sekolah justru digunakan untuk menguatkan pembagian kelas sosial, intoleransi, dan prasangka yang mendorong pada perang.
Pengamat pendidikan, Darmaningtyas, di Jakarta, Minggu (6/3/2011), mengatakan, pendidikan yang sebaiknya dikembangkan adalah yang inklusif. Namun, di Indonesia, pembagian sekolah-sekolah mulai dari sekolah reguler, sekolah standar nasional, sekolah mandiri/unggulan, hingga rintisan sekolah bertaraf indernasional (RSBI/SBI) justru menegaskan pembagian kelas sosial masyarakat.
”Siswa miskin dan kaya di negeri ini mendapatkan layanan dan akses pendidikan yang dibeda-bedakan. Kondisi ini dapat memicu gesekan sosial karena ketidakadilan dan kecemburuan sosial,” kata Darmaningtyas.
Jika anak-anak muda sulit mengakses pendidikan dasar berkualitas, mereka bisa terjerumus dalam kemiskinan, pengangguran, dan putus asa sehingga mudah direkrut untuk konflik. Pendidikan yang tidak sama berinteraksi dengan kesenjangan yang lebar bisa mempertinggi konflik.
Sistem pendidikan yang tidak membekali anak muda dengan keahlian untuk keluar dari kemiskinan, pengangguran, dan kemerosotan ekonomi sering memicu konflik kekerasan.
Pengamat pendidikan, HAR Tilaar, mengatakan, masyarakat multikultural mestinya tidak asing di Indonesia. Justru negara ini bisa jadi contoh bangsa yang menerima perbedaan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ikanya. ”Tapi masalahnya semangat itu semakin hilang dari masyarakat, termasuk generasi muda sekarang. Kita harus bisa membangkitkannya kembali sebagai kekuatan bangsa ini,” ujar Tilaar.
UNESCO menyerukan supaya semua bangsa tidak mengunci potensi pendidikan untuk bertindak sebagai kekuatan perdamaian. Perlu dibentuk masyarakat yang secara mendasar punya sikap toleran, saling menghargai, dan berkomitmen untuk berdialog. Sikap-sikap ini seharusnya secara aktif ditumbuhkan di kelas-kelas setiap hari di seluruh dunia. Jangan menggunakan sekolah untuk jadi kendaraan mengembangkan kefanatikan, sikap patriotik yang berlebihan (chauvinism), dan tidak menghargai orang lain. Hal itu tidak boleh terjadi di pendidikan.
Sikap Politik PDI-P Takkan Berubah
Padang News-Ketua DPP bidang Ekonomi PDI-Perjuangan, Arif Budimanta menegaskan bahwa sikap politik partainya tidak akan berubah. PDI-P akan tetap berada sebagai oposisi pemerintah sesuai dengan keputusan kongres di Bali pada April 2010. "Berada di luar pemerintahan dan kita jadi kekuatan penyeimbang untuk terus bekerja mempercepat proses kesejahteraan rakyat," kata Arif seusai menghadiri diskusi diskusi "Setgab : Bubar Gerak, Jalan!" di Pancoran, Jakarta, Minggu (6/3/2011).
Dia juga menegaskan bahwa semua kader PDI-Perjuangan, termasuk Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri terikat dengan kesepakatan kongres untuk berada dalam kubu oposisi.
Hal tersebut disampaikan Arif menanggapi evaluasi koalisi pasca-pengambilan keputusan atas usulan hak angket mafia pajak di parlemen. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu para pimpinan partai untuk membicarakan format ulang koalisi.
Dengan PDI-P, Presiden bertemu Puan Maharani selaku ketua DPP bidang Pemenangan Pemilu dan Hubungan Kelembagaan. Terkait isi pertemuan Puan dengan Presiden, Arif enggan berkomentar. Menurutnya, hasil pertemuan tersebut akan dibicarakan di level DPP. Tegasnya, PDI-P akan tetap menjadi kekuatan di luar pemerintahan, mengingatkan target-target pemerintah. "Kita berikan alternatif kebijakan, kita ingatkan target pemerintah tidak impor beras, mengapa sekarang impor beras?" lanjut Arif.
Menurutnya, bekerja mencapai target penurunan kemiskinan lebih penting ketimbang meributkan jatah kursi di kabinet. "Tapi kita akan bekerja terus, ini bukan masalah masuk kabinet atau tidak tapi bagaimana membangun Indonesia bersama," ujarnya.
Ulil: PKS Bisa "Out"
Padang News-Isu perombakan kabinet pasca-pengambilan keputusan atas usulan hak angket pajak semakin santer terdengar. Dikabarkan, dua partai, yakni Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan dikeluarkan dari koalisi karena selalu berseberangan dengan Partai Demokrat mengenai sikap politik dalam pengambilan keputusan hak angket pajak.
Di antara dua partai tersebut, menurut fungsionaris DPP Demokrat, Ulil Abshar- Abdalla, PKS paling besar kemungkinannya untuk didepak dari koalisi. Sementara Golkar masih akan menunggu kepastian masuk atau tidaknya PDI-P ke dalam koalisi. ”Kalau menurut saya yang urgent itu PKS, setelah itu mencarikan pengganti Golkar,” katanya ketika menghadiri Konferensi Pers ”Persiapan Rekonsiliasi dan Rekonstruksi Bangsa dan Negara” di Kantor Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK), Jakarta, Minggu (6/3/2011).
Ulil menganggap, kehadiran PKS dalam koalisi dinilai kurang menyokong upaya-upaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menindak permasalahan-permasalahan yang terjadi pada pemerintahan.
Hal tersebut, menurut dia, dapat mengganggu citra Presiden Yudhoyono membangun pemerintahan yang harusnya pro Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Mengenai siapa yang akan menggantikan PKS dalam koalisi, menurut Ulil, peluang tersebut dimiliki oleh Partai Gerindra. ”Gerindra kemungkinan besar akan ditampung. Karena jika tidak ada pengganti yang seimbang dengan keluarnya PKS, akan berbahaya,” tuturnya.
Sementara itu, nasib Golkar akan tergantung masuk tidaknya PDI-P ke dalam koalisi. Menurut Ulil, saat ini peluang masuk tidaknya PDI-P menggantikan Golkar dalam koalisi adalah 50-50. ”Sekarang ini masih 50-50 kalau melihat berapa persen potensi PDI-P masuk ke dalam koalisi. Tapi, kalau PDI-P dapat ditarik ke dalam koalisi, sudah pasti Golkar semua out,” ujarnya.
Namun, jika PDI-P tidak masuk ke dalam koalisi, menurut dia, reshuffle akan tetap dijalankan. ”Golkar akan tetap di dalam, kemudian PKS out, dan sangat besar kemungkinannya Gerindra akan ditarik ke dalam koalisi,” ucapnya.
Ical: Golkar Kenyang akan Kekuasaan
Padang News-Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menegaskan bahwa partai berlambang beringin itu tidak akan goyah dengan isu perombakan koalisi atau perombakan kabinet. Aburizal mengatakan bahwa partainya memiliki prinsip dan tujuan yang jelas untuk menjadi kekuatan sejarah yang memimpin kekuatan dan kelompok lainnya untuk berjalan bersama memajukan bangsa.
”Kami tidak mempertajam perbedaan tetap mencari persamaan dengan kawan-kawan kami dari berbagai kekuatan sosial politik lainnya,” kata Aburizal saat berpidato dalam acara ”Lokakarya Perkaderan Partai Golkar" di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Senin (6/3/2011).
Ical melanjutkan, Partai Golkar tidak akan mudah mengikuti irama politik yang ditabuh aktor-aktor dan kekuatan politik lainnya. Golkar melihat jauh ke depan, bukan sekadar melihat dua atau tiga posisi menteri di kabinet. ”Atau sekadar ikut menikmati kekuasaan belaka,” ujarnya.
Sebagai partai yang sudah berpengalaman, Partai Golkar, kata Aburizal, telah kenyang akan kekuasaan. Golkar sudah berpengalaman menjadi bagian penguasa. ”Semua sudah kami alami dan kami rasakan. Justru karena itulah kami sekarang mampu untuk go far beyond the attraction of power. Kami mempersembahkan semua upaya dan harta demi Merah Putih,” katanya.
Aburizal juga mengatakan bahwa Golkar membangun diri sebagai partai kader yang tangguh dengan cita-cita yang besar. Golkar tidak ingin sekadar berkuasa meskipun memang memerlukan kekuasaan. ”Tentu kekuasaan memang kami perlukan, tetapi kami ingin menggunakannya untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia,” ucapnya.
Segala kekuasaan dan dukungan yang sedang dibangun Golkar, lanjut Aburizal, memiliki alasan moral yang jelas.
Tetap berkoalisi
Seusai berpidato, Aburizal Bakrie menegaskan, tidak menjadi masalah bagi Golkar untuk berada di dalam kekuasaan maupun di luar kekuasaan. ”Karena yang dilihat adalah suatu jangka panjang, bukan kekuasaan sesaat. Bagi saya yang penting untuk kemaslahatan bangsa ini," katanya.
Meskipun demikian, Aburizal mengatakan bahwa hingga saat ini Golkar masih berada di dalam koalisi pendukung pemerintah. ”Mau di dalam atau di luar, sekarang kami masih di dalam,” tuturnya.
Selasa, 01 Maret 2011
Gowland yang Pertama Masuk Liang Kubur
KOMPAS.com — Seusai diharu-biru oleh gempa pada Selasa (22/2/2011), warga Christchurch, Selandia Baru, mulai memakamkan para korban tewas yang sudah berhasil ditemukan. Jenazah yang pertama dimakamkan pada Senin (28/2/2011) adalah seorang bayi berusia lima bulan bernama Baxtor Gowland. Ia merupakan korban termuda dalam bencana ini. Upacara pemakaman Baxtor Gowland yang dilakukan di sebuah kapel, antara lain, ditandai dengan pemutaran slide tentang kisah hidupnya.
Gempa bumi di Christchurch, menurut catatan AP dan AFP, memakan 148 korban jiwa. Kendati begitu, sejauh ini baru delapan jenazah yang sudah diserahkan kepada keluarga oleh pemerintah.
Harapan untuk menemukan warga dalam keadaan hidup semakin tipis. Terakhir kali regu penolong berhasil menyelamatkan nyawa seseorang pada Rabu sore lalu. Gempa berkekuatan 6,3 pada skala Rischter yang menghancurkan pusat kota Christchurch itu menyebabkan sebagian penduduk kota mengungsi ke daerah lain.
Pada Selasa besok, tepat seminggu setelah gempa terjadi, seluruh Selandia Baru akan mengheningkan cipta selama dua menit untuk mengenang semua korban jiwa.
Sementara itu, mantan Perdana Menteri Selandia Baru Helen Clarke menggambarkan bencana yang menimpa negaranya sebagai sebuah tragedi monumental. Clark yang sekarang menjabat kepala program pembangunan PBB, UNDP, berbicara setelah meninjau kondisi Christchurch hari Minggu. "Kerusakan bangunan yang saya lihat setara dengan Haiti," kata Clark kepada Radio Selandia Baru.
Perdana Menteri John Key mengatakan, kerugian yang diderita akibat gempa bumi ini diperkirakan akan mencapai 20 miliar dollar Selandia Baru atau sekitar Rp 132 triliun. PM Key sudah mengumumkan subsidi awal senilai 120 juta dollar Selandia Baru untuk membayar gaji karyawan yang tidak bisa bekerja karena kerusakan yang terjadi akibat gempa bumi.
Kepalsuan Fantasi Seks Internet
Judul: Birahi Maya: mengintip Perempuan di Cyberporn Penulis: Ellys Lestari Pambayun Penerbit: Nuansa Cendekia Bandung , Oktober 2010 Tebal: 332 Hlm. Harga Rp 55.000
Tidak semua hewan melakukan hubungan seksual. Perkembangan sebuah spesies bisa berkembang secara aseksual. Seks menjadi masalah pada hewan seksual, termasuk manusia. Masalahnya mengapa soal fundamental ini lebih menguat dibicarakan ketimbang bidang lain seperti makanan dan rumah yang sebenarnya menjadi masalah mendasar setiap hari?
Harus dijelaskan bahwa seks lebih menarik dibicarakan karena tabu. Dalam masyarakat timur yang rasionalitasnya masih tergolong rendah, tabu membicarakan sesuatu ibarat membicarakan hal-hal yang misterius. Semakin ditabukan, seks menjadi isu yang menarik. Dan ini juga masih terjadi pada era serba canggih jaman teknologi informasi sekarang ini. Melalui buku ini kita akan mendapat suguhan, bagaimana seksualitas beroperasi dalam internet.
Perempuan menjadi sentral dalam topik seksual di internet karena di sanalah fakta objektif laki-laki lebih dominan mengambil peran sebagai subjek dan perempuan menjadi objek seksual. Di masyarakat kita, seks, yang karena dianggap tabu, berdampak pada asumsi sesuatu yang menjijikkan. Mereka yang menganggap seks sebagai praktik privat pasangan suami istri manakala muncul ke ruang publik menjadi begitu mencemaskan.
Anehnya mengapa hal yang menjijikkan itu justru banyak mendapat tempat yang luas. Bahkan ketika seribu cara dilakukan untuk menanggulangi, selalu ada sejuta cara untuk tetap menghidupkan seks di ruang publik
Dari pengamatan sang penulis buku ini, nampa k terlihat bagaimana susunan dan cara penampilan distrukturkan melalui hubungan yang berlaku antara internet dengan para pemilik modal (kapitalis) pornografi dan pelaki (eksibisionis/model), di mana cara pandang mereka pada internet menununjukkan ada pengaruh oleh kehidupan organisasi domestik dan kekuasaan atas dasar kepentingan politik dan ekonomi. (Hlm 9).
Di ruang publik cyber itu perempuan seolah-olah menjadi barang dagangan dengan cara yang paling sensasional (seks-gila-gilaan). Perempuan menjadi barang yang paling menarik dikejar oleh laki-laki karena cara pandang tradisional masih begitu kuat mendudukkan pola hubungan patriarki.
Dunia cyberporn semakin gencar dan menantang oran g untuk melakukan voyeurisme, atau melihat secara diam-diam dengan cara mengintip sensasi dari kaum hawa di internet. Dan di sana lah berkembang fantasi seks kaum lelaki atas perempuan-perempuan yang dijadikan atau rela menjadikan diri sebagai objek seksual.
Melalui sudut pandang hubungan feminisme kritis, buku ini memperlihatkan bagaimana masyarakat tradisional yang beroperasi di dunia internet menunjukkan bagaimana laki-laki masih kuat mendominasi perempuan. “Laki-laki sebenarnya tidak bisa mengendalikan semua hal.”
Dengan kata lain, kaum adam masih memiliki persoalan dalam cara pandang terhadap perempuan. Mendudukkan perempuan dalam konteks seksual ini menjadi nilai hidup laki-laki tergolong rendah karena bermain di wilayah kehidupan semu dan mereka para penikmat pornografi itu tergolong jauh dari kesadaran sejati tentang bagaimana seharusnya berhubungan secara tepat dan baik terhadap perempuan.
Dengan pendekatan kritis, buku ini memberikan hal yang baru untuk bagaimana masyarakat kita, terutama lelaki dan perempuan bermitra sinergis dengan cara dialog kritis menjawab mengapa masalah seksual ada yang harus jadi subjek dan harus jadi objek. Pendekatan kritis seperti ini akan membuat kaum lelaki lebih meningkatkan kesadaran untuk tidak memperlakukan perempuan sebagai objek, dan dengan itu pula kaum perempuan tidak mudah terperosok menjadi bulan-bulanan dominasi lelaki.
Buku ini tergolong unik karena secara simple mampu memetakan berbagai cara pandang pemikiran tentang seksual. Dari cara pandang itu kita mengenal peta untuk meneropong seksualitas di era teknologi informasi. Penulisnya memiliki tawaran bahwa masalah dan solusinya bukan pada internet, melainkan dari kesadaran dan cara pandang manusia itu sendiri. Selain analisa keilmuan, buku ini menyajikan pengakuan-pengakuan berbagai pihak (pelaku seks ala cyberporn) untuk menjawab mengapa dan bagaimana semua itu terjadi.
Adapun letak kelemahan dari buku ini agaknya ditulis terlalu emosional. Karena penulisnya seorang perempuan, terkadang beberapa bagian disisipkan gugatan-gugatan sepihak kepada lelaki untuk lebih sadar dan mengabaikan sisi perempuan yang sebenarnya untuk saat sekarang telah banyak memiliki kesadaran yang cerdas untuk menolak patriarki. Namun demikian, buku ini tetap layak dibaca untuk memperkaya sudut pandang baru tentang hubungan seksual. Layak dibaca oleh para pendidik, oran gtua dari anak, dan siapa saja yang setiap hari berurusan dengan internet.
Makmun Yusuf. Peminat kajian buku kritis