Padangnews.com-pembakaran dan perusakan terhadap pemukiman jamaah Ahmadiyah terjadi di Kampung Cimandala, Desa Ciampea Udik, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jumat (1/10/2010) pukul 18.00 WIB.
Para penyerang antara lain membakar satu masjid, satu madrasah, empat rumah, tiga motor, dan satu mobil. Dua puluh rumah lainnya dirusak. Kerusuhan di kampung ini adalah yang kesekian kalinya.
Kapolres Bogor AKBP Tomex Korniawan mengatakan, kerusuhan itu dipicu oleh sebuah keributan warga yang menyebabkan dua orang menderita luka tusuk.
Menurut Tomex, ada dua orang warga kampung lain yang ditusuk di kampung tersebut. "Lalu warga entah dari kampung mana, mendatangai kampung ini. Terjadilah keributan, lalu ada yang membakar karpet sebuah masjid di sana. Kampung ini mayoraitasnya pengikut Ahmadiyah," katanya, di sela menangani kerusahan massa tersebut.
Saat ini, sekitar pukul 20.30 WIB, suasana di kampung tersebut sudah mulai kondusif. Ribuan warga yang menyerang kampung dimana warga Ahmadiyah berdomisili sejak puluhan tahun itu, sudah meninggalkan lokasi.
"Namun demikian kami masih berjaga-jaga di sini. Ada dua kompi polisi di sini," kata Tomex.
Hal yang sama dinyatakan Komandan Kodim 0602 Letkol Infantri Suswatyo. "Situasi sudah dapat dikendalikan," katanya. Aparat keamanan yang masih berjaga di lokasi, lanjutnya, selain polisi adalah dua peleton TNI dari Kodim dan Yonif 315/Garuda.
"Danrem 061/Surayakancana Kolonel Infantri Doni Monardo juga masih berada di lokasi," tambahnya.
Menurut Suswatyo, berdasarkan keterangan sejumlah warga, keributan tersebut terjadi spontan. "Kami menanyakan warga kampung tersebut. Mereka semua mengaku sangat terkejut karena tiba-tiba ribuan warga datang. Massa yang menyerang itu sudah kami dorong keluar dari kampung tersebut. Api yang membakar semua bangunan dan kendaraan pun sudah padam," katanya.
Mengenai dua orang warga yang ditusuk, Suswatyo mengatakan, dirinya belum melihat langsung kedua korban tersebut.
"Katanya warga yang kami tanya, memang ada dua orang yang ditusuk. Tapi siapa dan bagaimana kondisinya, kami belum tahu, karena keduanya belum kami temukan. Kalau benar ada yang ditusuk, tentu polisi akan mengusut pelakunya," katanya.[cha/jppn]
Sabtu, 02 Oktober 2010
Masjid dan Madrasah Ahmadiyah di Bogor Dibakar
Ketua MK Minta Pelantikan Jaksa Agung Dipercepat
"Sebenarnya yang seperti itu tidak harus sebulan. Satu minggu saja sudah bisa (melantik Jaksa Agung baru) kenapa harus sebulan," kata Mahfud di gedung MK, Jumat (1/10/2010).
Menurut dia, dengan terbatasnya kewenangan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Jaksa Agung yang kini diemban Darmono, pelantikan mestinya dipercepat. Tujuannya, suksesor Hendarman bisa langsung mengambil keputusan strategis. "Ini soal efisiensi waktu. Serah terima kan bisa dilakukan setengah jam, selesai," ujarnya.
Apalagi, kata Mahfud, Presiden sudah mengantongi sejumlah nama. Mulai dari yang direkomendasikan Hendarman hingga beberapa pihak lain. Pilihan Presiden, menurut dia, hanya dua. Yakni, dari kalangan internal Kejaksaan atau dari luar. "Presiden pasti punya pertimbangan sendiri-sendiri. Data yang dia miliki pasti lebih lengkap. Kita jangan mendikte Presiden," katanya.
Mahfud juga tidak memahami alasan Presiden menggelar pelantikan jaksa agung dan Kapolri bersamaan. Menurut dia, tidak ada ketentuan yang mengatur hal itu. Apalagi, prosedur pemilihan dua penyelenggara negara tersebut juga melalui jalur berbeda. Jaksa agung dipilih langsung oleh Presiden, sedangkan Kapolri harus melalui fit and proper test di DPR.
Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha meminta semua pihak menghormati hak prerogatif presiden dalam menentukan jaksa agung. "Kita tunggu lah, itu kan hak prerogatif presiden. Tolong jangan dipolitisasi," kata Julian.
Jauh-jauh hari presiden memang menyatakan bahwa pergantian jaksa agung diusahakan bersamaan dengan pelantikan Kapolri yang baru. Presiden beralasan, pergantian bersamaan dua pucuk pimpinan lembaga tersebut tersebut diharapkan bisa menciptakan sinergi dalam memperbaiki upaya penegakan hukum. Kapolri Jendral Pol Bambang Hendarso Danuri memasuki pensiun 31 Oktober mendatang. (aga/sof/jppn)
Prabowo Respon Positif Pencapresan Sri Mulyani
"Saya nilai rencana Sri Mulyani untuk maju jadi calon presiden itu baik dan bagus di dalam negara demokrasi," kata Prabowo, usai bertemu dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PB NU), KH Said Aqil Siradj, di kantor PB NU, jalan Kramat Raya Jakarta, Jumat (1/10/2010).
Prabowo juga mengatakan bahwa Sri Mulyani punya hak untuk maju sebagai capres. Sebab, semua warga negara punya hak yang sama untuk mencalonkan diri jadi presiden.
Ditanya soal rencananya untuk kembali ikut bertarung dalam Pilpres 2014 mendatang, mantan Danjen Kopasus itu hanya menjawab singkat. "Wah nantilah, pemilu masih lama," jawabnya.
Sementara soal kedatangannya ke PB NU, putra begawan ekonomi Prof Soemitro Djojohadikusumo itu mengaku hanya ingin bersilaturahmi saja. "Kunjungan silaturahmi saja karena saya punya kedekatan khusus dengan para Kiai NU," pungkasnya. (fas/jpnn)
Jumat, 01 Oktober 2010
Kepala Daerah Pilih Gebu Minang atau Rakyat
Padangnews.com-Sikap pengurus Gebu Minang yang tetap akan menggelar Kongres Kebudayaan Minangkabau (KKM) melukai hati banyak pihak. Rencana KKM sejak awal sudah ditolak berbagai pihak, lembaga LKAAM Sumbar, DKSB dan para tokoh adat dan masyarakat di ranah.
“Kita akan tetap menolak pelaksanaan KKM. Pemda Sumbar jelas-jelas sudah meminta KKM itu tidak dilaksanakan karena banyaknya pihak yang menolak KKM ini. Kita akan berbaris menjaga wibawa Pemda dan Gubernur Sumbar yang nampaknya sudah dianggap sepele, dipandang sebelah mata oleh Gebu Minang dan penggagas KKM tersebut,” kata Asraferi Sabri, salah seorang aktivis Gerakan Menolak Kongres Kebudayaan Minangkabau (GM KKM) kepada koran ini, kemarin.
Tanggapan Asraferi Sabri terkait ekspos Gebu Minang yang akan tetap melaksanakan KKM di Bukittinggi, 30-31 Oktober 2010, sebagai disiarkan Singgalang beberapa hari lalu. Bahkan pihak panitia KKM menyatakan, jika Presiden SBY tidak bisa membuka kongres tersebut, mungkin saja diwakilkan oleh Mendagri. Kalau pun Mendagri tak bisa dan gubernur tak bisa pula, akan dibuka oleh ketua Gebu Minang saja.
“KKM hanya kamuflase. Sebelum tatatan adat dan budaya Minang berantakan disebabkan KKM ini, kita meminta seluruh walikota, bupati serta ketua-ketua KAN dan wali nagari se-Sumatra Barat mendukung Pemda dan gubernur Sumbar yang telah meminta KKM tidak dilaksanakan,” ujar Asraferi Sabri, yang sehari-hari Wali Nagari Pasia, Ampek Angkek, Agam.
Menurut Asraferi, para bupati, walikota sebaiknya menentukan sikap secara jantan. “Pilih Gebu Minang melaksanakan KKM atau memihak kepada rakyat yang menolak KKM,” kata dia.
Kalau gubernur dan wakil gubernur, kata dia, sudah menyatakan “tentu lebih memilih rakyat”. Karena untuk rakyat Sumbarlah mereka menjadi pejabat.
Tidak sah
Di bagian lain Asraferi mempersoalkan pernyataan Ketua Panitia Penyelenggara KKM Zulhendri yang mengatakan penolakan kalangan budayawan dan sejumlah tokoh masyarakat di kampung halaman terhadap KKK, bukan cerminan dari seluruh masyarakat Sumbar. “Kalau berbicara representasi atau keterwakilan masyarakat, apakah Gebu Minang itu mewakili masyarakat Sumbar atau masyarakat Sumbar yang ada di rantau?” kata Asraferi.
Selain itu, Asraferi menilai pertanyataan Zulhendri yang mengklaim banyak yang mendukung mereka, lebih dari 400 nagari siap menghadiri KKM tersebut, sebagai membohongi publik. Menurut informasi yang dikumpulkan GM KKM, tidak lebih 100 wali nagari/Ketua KAN yang merespon undangan KKM untuk mengirim wakil nagari mengikuti KKM. Sementara di seluruh kabupaten di Sumbar ada 570 nagari dan 54 KAN di wilayah kota.
Setelah berbagai pihak dan lembaga, termasuk Pemda Sumbar menolak KKM, tidak adalagi walinagari dan ketua KAN merespon KKM. Permintaan panitia KKM kepada walinagari dan ketua KAN untuk mengirim wakil nagari adalah untuk mengikuti KKM bulan September. Ketika KKM tidak jadi dilaksanakan, sampai sekarang tidak ada panitia KKM memberitahu nagari KKM telah dibatalkan.
“Surat yang dulu disampaikan kepada walinagari, sebenarnya tidak sah, tidak memenuhi syarat sebagai undangan. Soalnya, surat tersebut tidak asli, tanda-tangan dan kop surat Gebu Minang berupa fotokopi dan tidak ada tembusan ke bupati sebagai atas Wali Nagari,” ujar Asraferi pula.
Aksi nyata
Untuk memperlihatkan secara nyata penolakan KKM, mulai awal bulan ini akan diadakan aksi nyata di Bukittinggi dan Padang. Masyarakat adat di Kurai Limo Jorong, Bukittinggi juga sudah bersiap-siap membuat sikap dengan menyatakan ‘haram’ tanah Kurai sebagai tempat pelaksanaan KKM pada akhir bulan Oktober nanti. “Walikota Bukittinggi sudah kita hubungi berkaitan dengan pelaksanaan KKM yang tetap dipaksakan diadakan di Bukittinggi,” kata Asraferi Sabri.
Aksi GM KKM menolak KKM yang sedang disusun antara lain mengajak masyarakat membubuhkan tanda-tangan di atas bentagan kain putih. Juga sedang disiapkan aksi semacam performance-art di Bukittinggi tanpa mengganggu kenyamanan warga kota. “Kita juga akan memasang berbagai spanduk dan baliho menolak KKM di Bukittinggi,” kata Asraferi.
Dibantu BPKKI
Didapat kabar, kelancaran distribusi undangan KKM dan lainnya dibantu oleh BPKKI. Tempo hari, Direktur Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film (NBSF) Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Depbudpar) Tjetjep Separman menyatakan, pembentukan Badan Pekerja Kongres Kebudayaan Indonesia (BPKKI) untuk mengawal perjalanan keputusan kongres. Kongres Kebudayaan di Bukittinggi tahun 2003, yang merekomendasikan agar dibentuk institusi independen.
“Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi tersebut, Depbudpar membentuk dan memfasilitasi lembaga khusus yang independen dengan anggota dari kalangan budayawan dan cendekiawan yang disebut dengan Badan Pekerja Antarkongres Kebudayaan, dengan tugas mengawal perjalanan keputusan kongres, mempersiapkan dan turut melaksanakan kongres berikutnya,“ kata Tjetjep Separman tahun lalu.
Lembaga inilah yang kini dipakai oleh Gebu Minang untuk memuluskan acaranya di Bukittinggi. Di Padang, undangan disebar oleh Lembaga Kajian Sejarah yang berkantor di Kuranji Padang. Tak tahu pula, apa urusan lembaga yang satu ini. (104/003)
Gedung Berteknologi Jepang Dibangun di Padang
padangnews.com-Pembangunan shelter atau escape building yang lebih top disebut gedung evakuasi di Sumbar didukung pemerintah pusat. Pasalnya, selain dirancang tahan gempa berkekuatan 10 SR, kebijakan pemerintah provinsi (Pemprov) Sumbar itu, pertama di Indonesia. Mengadopsi teknologi negara ‘gempa’ Jepang.
“Kalau begitu teknologi yang dipakai, berarti Sumbar cetak sejarah. Sebagai daerah yang rawan bencana, keberadaan gedung evakuasi itu sangat penting. Kita memang meminta Sumbar untuk merencanakan gedung yang sekaligus siap menjadi tempat evakuasi,” ujar Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif, usai peletakan batu pertama gedung evakuasi, Kamis (30/9) di Padang.
Menurut Syamsul, rencana Pemprov Sumbar yang bagus itu, disikapi oleh pemerintah pusat dengan mengucurkan dana pembangunannya. Apalagi, daerah Sumbar, terutama berada di tepi pantai, rawan, baik gempa maupun gempa yang diikuti tsunami. Bencana tak diharapkan datang, tapi langkah antisipasi dini sangat diharapkan pula.
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno juga berharap demikian. Pembangunan escape building yang mengadopsi teknologi Jepang untuk menjawab tantangan ke depan. Gubernur meyakini siapapun tak berharap bencana berkunjung ke Sumbar. Tapi langkah antisipasi dan siapsiaga seperti menyiapkan gedung evakuasi adalah sebuah tuntutan bagi daerah yang rawan bencana.
Sedangkan Kepala Dinas Prasrana Jalan dan Tarkim Sumbar H. Dody Ruswandi menjelaskan, gedung ini merupakan gedung infrastruktur evakuasi tsunami secara vertikal. Dirancang, pascagempa 30 September dan BNPB merespon sekaligus mengalokasikan dana Rp16 miliar sebagai dana awal.
Pembangunan Escape Buliding atau shelter dilingkungan kantor Gubernur Sumatera Barat merupakan bangunan gedung infrastruktur tsunami evakuasi secara vertikal, disamping berfungsi sebagai kantor. Rancangan ini khusus dimulai setelah terjadi gempa Sumbar 30 September 2009 yang lalu, dimana tahun 2010 ini BNPB mengalokasikan dana sebesar 16 Miliar kepada pemprov. Sumbar sebagai dana tahap awal.
Bangunan terdiri 5 lantai. Lantai 1 dan lantai 2 difungsikan untuk perkantoran, sedangkan lantai 3 dan 4 dikosongkan, ditambah lantai 5 sebagai tempat evakuasi tsunami yang diperkirakan dapat menampung sekitar 3.500 orang. Dilengkapi pula dengan fasilitas helikopter dan air bersih. (singgalang)
Pesan Dendam Bom Bunuh Diri
Padang news.com-Bom rakitan berdaya ledak rendah meledak di Kalimalang, Jakarta pelaku diketahui mengendarai sepeda onthel. Bom meledak ketika pengendara sepeda itu terjatuh. Jiwanya berhasil diselamatkan, meski dalam kondisi luka-luka.
Peristiwa itu terjadi, Kamis (30/9), sekitar pukul 09. WIB, tepatnya di Pasar Sumberarta, hanya 100 meter pos polisi. Pascaledakan, di lokasi polisi menemukan sejumlah barang bukti, termasuk paku besi dan mesiu.
Ledakan bom ini pun langsung dikaitkan dengan kasus terorisme. Apalagi polisi kemudian menemukan dua carik kertas bertuliskan: “Ini adalah balasan kepada kalian sekutu-sekutu setan yang membunuh, menghukum mati dan menahan mujahidin. Kami siap mati untuk agama yang mulia ini. Bom sahid ini adalah untuk kalian semua orang kafir, kalian akan kami kejar walaupun kalian lari ke awan, kematian itu pasti. Mujahidin masih hidup di Indonesia.
Hasil penyelidikan polisi, pelaku diketahui bernama Ahmad, 38. Selama ini tinggal di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dari dialeknya, dia diduga berasal dari Aceh.
Kapolresta Bekasi Kota Kombes Imam Sugiyanto, seperti dikutip detikcom mengatakan, Ahmad mengaku orang Pasar Minggu, tapi dialeknya Aceh.
Ahmad, menurut Imam, juga ditanyai oleh Dirkrimum Polda Metro Kombes Idham Aziz dan Kadensus 88 Polda Metro Jaya AKBP Romano Angesta Yoyol. Soal siapa yang merakit bom tersebut, Ahmad bungkam.
“Dia juga dari tadi belum mengaku (siapa yang merakit bom). Untuk mengatasi adanya bom lain, Polresta Bekasi melakukan patroli menyeluruh.
Kasus ledakan bom rakitan ini juga ditangani Detasemen Antiteror 88 Mabes Polri.
Detik-detik ledakan
AKP Herry, petugas lalu lintas di pos polisi yang berada dekat lokasi ledakan, sempat berkomunikasi dengan Ahmad. Herry menyuruh Ahmad melewati trotoar yang ada di depan halte.
Kronoligis ledakan: sekitar pukul 08.00 WIB saat situasi sedang padat, pelaku menggunakan sepeda, diduga membawa bahan peledak rakitan dari karbit, mesiu dan paku.
Karena lalu lintas padat, oleh AKP Herry, pengendara sepeda itu disuruh melewati jalan di atas di trotoar halte. Setelah naik ke atas, Ahmad menabrak pembatas jalan. Saat itulah terjadi ledakan.
Warga yang ramai di tempat kejadian sempat panik. Namun warga tak ada yang jadi korban serpihan bom.
Ahmad pun diamankan pilisi. Pelaku mengalami luka di bagian wajah, kepala, leher dan tangan. Patah lengan kanan, patah kaki kanan.
Barang bukti yang diamankan, tali rapia, paku sisa bahan peledak, bubuk mesiu. Paku 50 buah ukuran 4 cm. Paralon 1-2. Ada pecahan priuk dari alumu nium, kaleng bekas baygon. Tas warna hitam. Korek api dan botol aqua dan uang tunai Rp3 ribu. (singgalang)
Selasa, 28 September 2010
KAHMI: Densus 88 Langgar UU Kepolisian
Padangnews.com-Sorotan tajam terhadap kinerja Densus 88 Antiteror Mabes Polri dalam pengerebekan sejumlah lokasi yang diduga sarang teroris terus mengalir. Pasukan khusus kepolisian itu dianggap telah melanggar Undang-undang Kepolisian
Ketua Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Sumatera Utara, Benny Harahap menyatakan Densus telah melecehkan agama tertentu, karena tidak menghormati prosesi ibadah.
Lembaganya sangat menyesalkan tindakan kepolisian yang melakukan pengerebekan saat Khairul Ghozali sedang menunaikan shalat magrib berjamaah. Tindakan itu menurutnya tidak akan terjadi bila polisi menjunjung tinggi hak azasi manusia.
“Tindakan Densus 88 Anti Teror ini jelas melanggar Undang-undang nomor 2 tentang Kepolisian yakni pasal 14. Dalam pasal itu ditandaskan, setiap anggota kepolisian dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan hukum acara pidana dan mengharga hak azasi manusia mereka yang akan diamankan,” tukas Benny Harahap. Namun dalam penggerebekan dan penangkapan Ustad Khairil Ghazali, menurut Benny, telah jelas terjadi pelanggara HAM. Pada saat itu ada anak-anak dan tanpa ada surat penangkapan.
Densus 88 Anti Teror juga dinilai Benny telah melakukan pelecehan agama. Ini karena penangkapan diiringi kekerasan dilakukan saat Ustad Ghazali sedang mengimami shalat magrib. “Mereka tidak menghormati HAM. Perbuatan itu sama saja dengan menghina agama,” tandas Benny lagi.
Sorotan serius lainnya ialah kebijakan polisi yang melarang tim kuasa hukum yang ditunjuk keluarga Ghozali bertemu langsung dengan pria yang diduga pelaku teroris itu. Padahal tim yang dipimpin Mahmud Lubis itu sudah menunjukan surat kuasa yang diberikan pihak keluarga kepada petugas di Mabes Polri, dan Densus 88.
Belakangan diketahui kalau Densus 88 sudah menyediakan kuasa hukum untuk Ghozali. Tindakan itu tentu saja membuat pihak keluarga curiga, kalau kuasa hukum “pemberian’ polisi untuk merekayasa berita acara pemeriksaan. “Kemarin Ghozali menelepon kami menggunakan handphone kuasa hukumnya. Dia bilang kuasa hukumnya itu ditunjuk Densus 88, dan didatangkan dari Palu,” kata adik Ghozali, Adil Ahyar.
Dalam kesempatan itu, Adil kembali menegaskan kalau abangnya tidak pernah terlibat dalam jaringan teroris. Pria yang mengenakan kopiah itu juga mengaku heran tuduhan polisi yang menyebutkan kediaman Ghozali sebagai sarang teroris internasional.
Tuduhan polisi dianggapnya semakin tidak beralasan, karena menetapkan Ghozali sebagai teroris hanya karena sering berpergian ke Malaysia. “Abang saya dulu jurnalis di Malaysia, jadi wajar dia sering ke sana (Malaysia). Lagian apakah setiap orang ke Malaysia selalu identik dengan teroris,” pungkasnya. (min/JPPN)
Dua Bandit Pegang Tujuh Pistol
SINGGALANG Dua bandit, Iwan Gonggong dan Rahman yang menghilang di kaki Gunung Singgalang, hingga
Selasa (27/9) malam masih dalam pengejaran anggota Densus 88, Brimob dan Polres Bukittinggi.
Kedua perampok yang memiliki tujuh pucuk senjata FN otomatis dilengkapi dengan peluru itu diduga masih berada di lereng gunung. Mereka menghilang di kawasan Pakan Sinayan Agam sejak Sabtu pekan lalu.
Duo wartawati Singgalang Martiapri Yanti dan Yuke dari pinggang Gunung Singgalang, tadi malam melaporkan, memasuki hari ketiga, pencarian dua tersangka perampokan ATM di Universitas Bung Hatta Padang terus dilakukan.
Jajaran Polresta Bukittinggi, menurunkan hampir seluruh personelnya. Petugas dilengkapi senjata laras panjang otomatis dan segala jenis senjata yang ada di markas. Peluru cadangan juga disiapkan.
Sementara jajaran polsek wilayah hukum ini siaga jika sewaktu-waktu diperintahkan turun ke lokasi penangkapan.
Sejak pagi petugas tampak sibuk. Mereka merancang strategi penyergapan yang dilakukan pada malam hari. Segala kemungkinan diperhitungkan untuk meminimalisir jatuhnya korban.
Kapolresta Bukittinggi, AKBP. Wisnu Andayana, memberikan wejangan kepada anggotanya. Asumsi polisi ada dua. Pertama, masih berada di kawasan Gunung Singgalang. Mereka saat ini sudah kehabisan logistik. Kedua, mereka berada di kawasan rumah warga sekitar gunung. Satu dari perampok itu dalam keadaan terluka.
Setelah strategi diatur di Mapolresta, pasukan diberangkatkan ke lokasi penyergapan. Rombongan dipimpin Kapolresta menjadi perhatian warga. Sepertinya mereka membayangkan kontak senjata akan kembali terjadi seperti Minggu siang.
Pasukan yang terdiri sekitar 50 orang itu disiagakan di Simpang Ernalida Kampung Nagari Pakan Sinayan, Kecamatan Banuhampu. Pasukan dibagi 5 kelompok. Sementara pasukan brimob tetap bersiaga selama 3 hari. Warga cukup kooperatif dengan petugas.
Menyerah saja
Kedua memang diyakini masih di Singgalang. Jika pun bisa menyelusup, diyakini mereka masih berada di wilayah Sumbar, sebab semua pintu masuk/keluar telah dijaga dan diawasi aparat.
Kapolda Sumbar Brigjen Pol. Andayono didampingi Kabid Humas AKBP AB Kawedar dan Wakapolresta Padang AKBP Wisnu Handoko kepada wartawan, Senin (27/9) di Mapolda menuturkan kedua buronan itu tidak akan bertahan selama tiga hari, sebab saat melarikan diri ia tidak dibekali dengan ransum.
“Kita kejar ia sampai dapat. Jikapun tidak ketemu diminta menyerahkan diri secepatnya. Bila menyerahkan diri, saya jamin dan jaga keselamatannya,” kata Andayono.
Menurut Kapolda, komplotan perampok itu hanya berjumlah 10 orang, delapan berhasil ditangkap, empat di antaranya tewas. Mereka yang tewas Bento (Lampung), Wisnu Wibowo alias Pak De (Lampung), Hendra (Jambi) dan Sudirman (Jambi).
Yang masih hidup Khairil (Kampar Riau), Ikhsan, Rahmat dan Ari (Pariaman).
Sementara barang bukti (BB) yang disita, dua unit Avanza warna silver, uang Rp219 juta, tiga pucuk FN jenis Baretta dan kaliber 9, 21 peluru dan satu senjata FN otomatis buatan Belgia serta enam pelurunya.
Diakui, dalam menjalankan aksinya, komplotan ini menyusun siasat di rumah Rahmat, Pauh Timur, Pariaman. Begitu pula rapat-rapat yang digelarnya juga berlangsung di rumah tersebut, hingga terjadinya perampokan itu.
Perampok yang telah mengasak ATM di empat lokasi itu, ATM Akper Siteba, ATM Unand, ATM Telkom dan ATM di Jalan Jhoni Anwar ini, diperkirakan telah mengantongi hasil rampokannya Rp1 miliar lebih. Semua hasil rampokan tersebut dibagi rata pada semua anggota dan sampai saat ini belum mengarah komplotan mereka merupakan jaringan teroris.
“Belum ada mengarah ke sana, kendati begitu kita tetap melakukan penyidikan,” kata jenderal bintang satu ini.
Hasil rampokan itu dibagi-bagi di rumah Rahmat, sebelum penyergapan dilakukan. Jadi saat mereka dikejar, masing-masing perampok telah membawa pembagiannya dengan mengunakan tas.
ATM Bukopin dan Bank Nagari di kampus Bung Hatta itu berisikan uang pecahan Rp50.000. Padang news.comDi ATM Bukopin berjumlah Rp172 juta, ATM Bank Nagari Rp200 juta, sementara ATM BNI kosong karena ATM itu sedang rusak.
Dalam menjalankan aksinya, mereka menyekap tiga satpam, yakni April Chan, Hendrik dan Hendra. Selain satpam dua orang masyarakat setempat juga diikat yakni Judisman dan Yudi. Aksinya dimulai sekitar pukul 04.00 WIB hingga 05.00 WIB, setelah itu kabur arah Pariaman. Aparat kepolisian yang mendapat laporan sekitar pukul 05.30 WIB langsung mendatangi lokasi kejadian dan ternyata benar. Informasi langsung disebarkan ke seluruh Polsek dan Polres di Sumbar. Pagi itu juga pengejaran dilakukan dan sekitar pukul 10.00 WIB, Sabtu (25/9) itu aparat kepolisian tiba di rumah Rahmat.
Sebelum petugas datang, komplotan itu telah membagi-bagikan hasil rampokannya dan sempat pula membeli nasi sebanyak 10 bungkus di salah satu kedai nasi di Pariaman.
Hasil rampokannya itu dibagi-bagikan sambil makan dan tidak lama kemudian mereka meninggalkan markasnya. ()
Sabtu, 18 September 2010
Cegah Konflik, Bentuk Pemuda Lintas Agama
Padangnews.com-Antisipasi perpecahan antar umat beragama, tokoh pemuda bergabung membentuk Pemuda Tangsel Lintas Agama, di Aula Kantor Walikota Tangsel, Pamulang, Jumat (17/9/2010). Hal ini, agar peristiwa yang terjadi pada HKBP Bekasi tidak terulang di kota otonom baru itu.
Pembentukan Pemuda Tangsel Lintas Agama yang diprakarsai Sekretaris MUI Kota Tangsel Abdul Razak itu merupakan salah satu bentuk usaha perwujudan kerukunan umat beragama di Kota Tangsel di kalangan pemuda. Pihaknya merasakan saat ini kerukunan umat beragama hanya di tataran elit. Padahal, pemuda bisa juga berperan dan berpotensi dalam menjaga kerukunan umat beragama.
“Supaya tidak ada konflik seperti yang terjadi pada HKBP Bekasi kita para pemuda dari berbagai agama. Saat ini masing-masing pemuda dari Agama yang ada di Tangsel seperti berjalan sendiri-sendiri, untuk itu Forum ini bertujan mempersatukan pemuda dalam rangka menjaga kerukunan umat beragama, ” kata Abdul Razak.
Sementara itu, Ketua Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Kota Tangsel KH Ahmad Dahlan berharap kedepannya forum pemuda itu bisa dijadikan penerus dan kepanjangan tangan dari FKUB Tangsel. “ Bangsa Indonesia memiliki banyak keragaman, salah satunya adalah keragaman agama. Namun, jangan sampai dengan adanya keragaman agama ini, Bangsa Indonesia menjadi terpecah belah. Dengan adanya Pemuda Lintas Agama ini maka akan muncul perasaan rukun dan damai sesama pemeluk Agama,” ujarnya.
Para Pengurus Pemuda Lintas Agama Kota Tangsel akan mengadakan pertemuan kembali pada 25 September 2010, di Aula HKBP Tangsel, Jl Raya Maruga Raya Ciputat Kota Tangerang Selatan, untuk membahas konsolidasi internal, dan kelengkapan kepengurusan serta rencana pelantikan pengurus Pemuda Lintas Agama Kota Tangsel. (pane/made/jppn)
PP 84/99 Bakal Terealisasi, Mendagri Surati Gubernur
Mendagri dalam suratnya yang ditandatangani Sekjek, Diah Angraeni, tertanggal 1 September 2010 kepada Gubernur Sumbar menegaskan, agar saudara (Gubernur) dapat memfasilitasi kegiatan penegasan batas fisik di lapangan antara kabupaten Agam dengan kota Bukittinggi tentang PP 84/99 tersebut, dan melaporkan kepada Mendagri dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Surat Sekjen Mendagri bernomor 188.52/3587/SJ ini adalah tindaklanjut dari surat Mendagri Gamawan Fauzi kepada Gubernur Sumbar sebelumnya tertanggal 1 Februari 2010 yang didasari Instruksi Mendagri 1/2008 tanggal 10 April 2008 tentang penyelesaian permasalahan pelaksanaan PP 84/99 tentang perubahan Batas Wilayah kota Bukittinggi dan kabupaten Agam yang ditembuskan antara lain kepada Ketua DPRD Sumbar, Bupati Agam, Walikota Bukittinggi, ketua DPRD Bukittinggi dan ketua DPRD Agam.
Dalam surat tersebut ditegaskan, berkaitan dengan telah ditetapkannya PP 84/99 yang diiringi dengan penerbitan instruksi Mendagri No. 1/2008 tanggal 10 April 2009 tentang penyelesaian permasalahan pelaksanaan PP 84/99 tentang perubahan batas wilayah kota Bukittinggi dan kabupaten Agam, untuk itu diminta saudara Gubernur agar segera memfasilitasi penyelesaian masalah tersebut.
Berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf c peraturan pemerintah RI No. 19/2010 tentang tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang serta kedudukan keuangan Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi, dinyatakan bahwa permasalahan batas antar kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi menjadi kewenangan Gubernur untuk memfasilitasi penyelesaiannya.
"Untuk menunjang tertib adminitrasi pemerintahan dan kelancaran penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan di daerah, agar saudara dapat memfasilitasi kegiatan penegasan batas fisik di lapangan antara kabupaten Agam dengan kota Bukittinggi dan melaporkan kepada Mendagri dalam waktu yang tidak terlalu lama," ujar Sekjen Mendagri, Diah Angraeni dalam suratnya.
Ketua DPRD Bukittinggi, Rachmad Aris, mengatakan, baru saja menerima surat dari Sekjen Mendagri tersebut, dan belum bisa banyak berkomentar karena surat tersebut ditujukan kepada Gubernur Sumbar. "Ya, kita tunggu sajalah bagaimana perkembangannya. Apa yang diputuskan gubernur nanti, ya itulah yang kita jalankan," ujarnya.
Terpisah, ketua Komisi A DPRD Bukittinggi, M Nur Idris, menjelaskan, menyambut positif surat dari Sekjen Mendagri tersebut. Dia mengatakan, kalau kurang lebar telapak tangan, dengan niru kita tampung. "Artinya, gubernur harus melaksanakan PP 84/2008 tersebut, karena hal itu adalah produk hukum," jelasnya. (ptd)
