Komjen Pol Susno Duadji mendapatkan dukungan untuk bisa lepas dari bilik tahanan. Kamis (19/8/2010), sebanyak 44 tokoh mengajukan permohonan penahanan bagi mantan Kabareskrim itu sekaligus bersedia menjadi penjamin.
Surat permohonan penangguhan penahanan itu rencananya akan diserahkan kepada Jaksa Agung Hendarman Supandji di Kejaksaan Agung (Kejagung). Sebab, saat ini status Susno adalah sebagai tahanan Kejaksaan yang dititipkan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Perkaranya terkait kasus PT Salmah Arowana Lestari (SAL) telah dilimpahkan dari penyidik Polri ke Kejaksaan.
Namun, perwakilan 44 tokoh itu batal bertemu dengan Hendarman. "Informasi yang saya terima, jaksa agung katanya rapat dengan Menko Polhukam. Suratnya sudah kami sampaikan," kata Ahmad Syafii Maarif setelah keluar dari gedung utama Kejagung.
Menurut mantan ketua PP Muhammadiyah itu, maksud mengajukan permohonan penangguhan penahanan itu didasari alasan kemanusiaan. Dia juga menegaskan, permohonan itu bukan sebagai bentuk pembelaan terhadap Susno. "Kami minta penangguhan penahanan sebagai keluarga," katanya.
Letjen Mar. (pur) Suharto menambahkan, pihaknya tidak memiliki maksud lain dalam mengajukan permohonan tersebut. "Dalam suasan Ramadan kita mohon untuk beliau ditangguhkan penahanannya agar bisa beribadah puasa bersama keluarganya," paparnya.
Dalam surat permohonan itu tercantum nama beserta tanda tangan mereka yang bersedia menjadi penjamin. Selain Syafii Maarif dan Suharto, terdapat nama-nama lain seperti Salahuddin Wahid alias Gus Sholah, Rizal Ramli, Adhie Massardi, Permadi, dan Kwik Kian Gie. Juga terdapat dua anggota tim kuasa hukum Susno, yakni Ari Yusuf Amir dan Maqdir Ismail.
Dalam surat tersebut disebutkan, sebagai perwira tinggi Polri, Susno sangat sadar hukum. Sehingga tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, ataupun mempersulit jalannya pemeriksaan. "Serta selalu siap hadir di setiap proses hukum yang diperlukan," bunyi surat permohonan tersebut. (fal/agm/ptd)
Jumat, 20 Agustus 2010
LMP Sumbar Siap Galang Massa
Padangnews.com-Tindakan Malaysia menahan tiga pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan RI menyulut kecaman dari pelbagai organisasi masyarakat. Salah satunya suara lantang disampaikan pemuda yang tergabung dalam Laskar Merah Putih Sumbar.
"Kami mengecam, tindakan pemerintah Malaysia yang telah menawan pegawai Indonesia. Pemerintah Indonesia harus bersikap tegas dan memperlihatkan bangsa ini masih bermartabat," kata Ketua Laskar Merah Putih Sumbar, Ecevit Demirel, usai buka puasa bersama dengan insan pers di Basko Grand Mall, Padang, Kamis (19/08/2010).
Dalam buka puasa yang juga dihadiri Wakil Ketua Anovtrizar Masdal dan Bendahara Mukhlis itu, Ecevit juga menyinggung erosi nasionalisme yang kian kentara. Menurutnya, semangat persatuan dan kesatuan generasi muda jauh berkurang dan generasi saat ini cenderung bersikap individualistik.
"Pemerintah perlu menanamkan lagi semangat persatuan. Tindakan Malaysia yang telah semena-mena adalah cambuk untuk bangsa ini kembali mempertahankan jati diri dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia," katanya.
Menyikapi sikap progresif diperlihatkan Malaysia di sejumlah titik perbatasan dengan Indonesia, Laskar Merah Putih Sumbar, kata Ecevit bersedia menggalang massa untuk membantu perjuangan mempertahankan kedaulatan. Ratusan laskar yang berada di cabang kabupaten/kota di Sumbar, katanya akan bersedia dipanggil untuk mempertahankan Tanah Air.
Seperti dilansir media massa sebelumnya, Pemerintah Kerajaan Malaysia telah menahan tiga pegawai DKP saat bertugas di perairan Riau yang berdekatan dengan perbatasan Malaysia-Indonesia. Ketiga pegawai itu sempat diboyong ke Malaysia dengan status tahanan kerajaan, sampai akhirnya dilepas kembali setelah Pemerintah Indonesia membarter dengan 6 nelayan asal Malaysia yang kedapatan mencuri ikan di perairan Indonesia.
Nasionalisme Sejak Dini
Pada kesempatan itu, Anovtrizar Masdal menambahkan, sikap nasionalisme perlu dibangun sejak dini. Di samping program baku di sekolah-sekolah, kata Anovtrizar, juga perlu dilakukan kegiatan rutin semisal gotong royong, pengenalan geografis bangsa dan silaturahmi antar ormas. "Jika semua elemen bangsa sudah bersatu, bangsa lain tidak akan berani mempermainkan Indonesia," ujarnya. (ptd)
"Kami mengecam, tindakan pemerintah Malaysia yang telah menawan pegawai Indonesia. Pemerintah Indonesia harus bersikap tegas dan memperlihatkan bangsa ini masih bermartabat," kata Ketua Laskar Merah Putih Sumbar, Ecevit Demirel, usai buka puasa bersama dengan insan pers di Basko Grand Mall, Padang, Kamis (19/08/2010).
Dalam buka puasa yang juga dihadiri Wakil Ketua Anovtrizar Masdal dan Bendahara Mukhlis itu, Ecevit juga menyinggung erosi nasionalisme yang kian kentara. Menurutnya, semangat persatuan dan kesatuan generasi muda jauh berkurang dan generasi saat ini cenderung bersikap individualistik.
"Pemerintah perlu menanamkan lagi semangat persatuan. Tindakan Malaysia yang telah semena-mena adalah cambuk untuk bangsa ini kembali mempertahankan jati diri dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia," katanya.
Menyikapi sikap progresif diperlihatkan Malaysia di sejumlah titik perbatasan dengan Indonesia, Laskar Merah Putih Sumbar, kata Ecevit bersedia menggalang massa untuk membantu perjuangan mempertahankan kedaulatan. Ratusan laskar yang berada di cabang kabupaten/kota di Sumbar, katanya akan bersedia dipanggil untuk mempertahankan Tanah Air.
Seperti dilansir media massa sebelumnya, Pemerintah Kerajaan Malaysia telah menahan tiga pegawai DKP saat bertugas di perairan Riau yang berdekatan dengan perbatasan Malaysia-Indonesia. Ketiga pegawai itu sempat diboyong ke Malaysia dengan status tahanan kerajaan, sampai akhirnya dilepas kembali setelah Pemerintah Indonesia membarter dengan 6 nelayan asal Malaysia yang kedapatan mencuri ikan di perairan Indonesia.
Nasionalisme Sejak Dini
Pada kesempatan itu, Anovtrizar Masdal menambahkan, sikap nasionalisme perlu dibangun sejak dini. Di samping program baku di sekolah-sekolah, kata Anovtrizar, juga perlu dilakukan kegiatan rutin semisal gotong royong, pengenalan geografis bangsa dan silaturahmi antar ormas. "Jika semua elemen bangsa sudah bersatu, bangsa lain tidak akan berani mempermainkan Indonesia," ujarnya. (ptd)
Rabu, 18 Agustus 2010
Obama Mulai Diserang soal Masjid di Dekat Ground Zero
Obama
"Amandemen Pertama (Konstitusi AS) melindungi kebebasan beragama. Senator Reid menghormati itu, tapi masjid seharusnya dibangun di tempat lain," ujar anggota Senat dari Nevada, Jim Manley seperti dikutip AFP, kemarin.
Komentar Manley itu muncul setelah sebelumnya Presiden AS Barack Obama membuat pernyatan kontroversial tentang rencana pembangunan masjid di sekitar lokasi bekas serangan teroris 9/11. Akhir pekan lalu Obama mengatakan, perencana pembangunan masjid memiliki hak untuk membangun di situs di dekat Ground Zero. Meski demikian Obama tidak menegaskan apoakah dirinya setuju atau menolak pembangunan itu.
Sementara dari kubu Republik, termasuk mantan calon wakil Presiden pada Pilres AS Lalu, Sarah Palin, dengan tajam mengkritisi rencana untuk membangun Islamic Center dan masjid di lokasi yang hanya dua blok dari bekas Wordl Trade Center (WTC) yang lulh lantak diserang teroris dan kini tenar dengan sebutan Ground Zero itu.
Kubu Republik mengecam rencana tersebut karena membangun tempat ibadah Muslim di dekat lokasi di mana ekstrimis Islam menyerang AS, sama saja dengan menyerang korban 9/11. Kubu Republik juga memainkan isu itu untuk menghadapi Partai Demokrat pada pemilihan umum November mendatang. Pemilu itu akan menentukan pemegang kendali Kongres AS selanjutnya.
Jumat (13/8) pekan lalu, Obama mengaku memahami emosi yang terikat dengan isu itu. Namun Obama juga menunjukkan keyakinannya yang tak tergoyahkan tentang kebebasan beragama yang dijamin Konstitusi AS.
"Saya percaya bahwa Muslim memiliki hak yang sama untuk mempraktikkan agama mereka, sebagaimana orang lain di negeri ini. Dan itu termasuk hak untuk membangun tempat beribadah dan sebuah pusat komunitas di bangunan milik pribadi di Lower Manhattan, sesuai dengan aturan dan hukum setempat (New York)," ujar Obama.
Namun sehari kemudian, Obama mengklarifikasi bahwa dia tidak menanggapi kebijakan dalam pengambilan keputusan untuk mengizinkan pendirian masjid di lokasi yang dianggap "suci". Meski demikian, jauh-jauh hari Walikota New York, Michael Bloomberg, menegaskan bahwa dirinya tidak akan melarang pendirian masjid dan Islamic Center di dekat Ground Zero itu. (ara/jpnn)
Dana BOS akan Dialihkan Penyalurannya ke Pemda
Padang news.com-Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) tidak keberatan terkait kebijakan pengalihan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Mandikdasmen) Suyanto mengatakan, rencana pengalihan dana BOS seperti ini sebenarnya sudah pernah dibahas sebelumnya oleh Kemdiknas. Menurutnya, tujuan utama dari pengalihan dana BOS ini adalah pemerintah ingin mendaerahkan dana dari Bank Dunia.
“Kami rasa pengalihan pengelolaan dana BOS dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah tidak menjadi masalah. Selain itu sejak awal memang sudah ada rencana untuk mendaerahkan dana dari Bank Dunia tersebut. Mungkin pengalihan dana ini akan dilakukan mulai tahun depan,” terang Suyanto beberapa waktu lalu.
Dijelaskan, mengenai rencana pengalihan dana ini Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kemendiknas juga sudah membuat kajian dan perencanan mengenai pengalihan dana ini. Diharapkan, setelah dipindahkan penyaluran dan pengawasan dana jadi lebih efektif.
“Di dalamnya telah dijelaskan mengenai peran Kemendiknas dalam memberikan arahan penggunaan dana BOS. Selain itu, BOS itu juga untuk menunjang program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan kualitas pendidikan,” katanya.
Dengan dialihkannya dana tersebut ke daerah, kata Suyanto, tanggung jawab kabupaten dan kota akan jadi lebih besar, serta alokasi di sekolah akan lebih dekat. “Kalau dikelola pusat, data harus diperiksa dan butuh waktu lama,” serunya.
Selain itu Suyanto turut menilai, jika pengalihan dana BOS ini akan dilakukan maka akan lebih efektif. Menurutnya, tidak akan ada bedanya apakah dana dipegang pusat atau daerah.
Selama ini dana BOS diberikan langsung ke masing-masing sekolah, lewat bendahara umum daerah melalui dana alokasi khusus (DAK). Dikatakan, dikatakan, yang terpenting dengan pengalihan ini diikuti dengan adalah transparansi pengelolaan. (cha/jpnn)
Senin, 16 Agustus 2010
Uh! Banyak Tikus di Gedung Setneg
SHUTTERSTOCK
JAKARTA, PADANGNEWS.com - Sehari menjelang peringatan ke-65 Proklamasi Kemerdekaan RI 2010, Senin (16/8/2010), Gedung Sekretariat Negara (Setneg) di Jalan Veteran, Jakarta jauh dari kategori bersih. Bayangkan saja, gedung yang bertetangga langsung dengan Istana Presiden Jakarta dilaporkan banyak dihuni tikus.
Binatang mengerat berwarna hitam dengan moncong lancip itu sudah beberapa bulan belakangan ini mengganggu pegawai Setneg bekerja menangani urusan administrasi negara dan hubungan antar lembaga di pemerintah.
Tikus-tikus itu berkeliaran tak hanya di ruang kerja para pegawai Setneg, akan tetapi juga sampai ke ruang kerja Menteri Sekretariat Negara Sudi Silalahi di Gedung Utama Setneg, yang berada di sayap Barat Kompleks Istana.
"Awal minggu ini, giliran membersihkan tikus di Gedung II Setneg. Minggu kemarin di Gedung I dan minggu sebelumnya di Gedung Utama," ujar seorang petugas kebersihan kepada Kompas, yang tak mau disebutkan identitasnya, pagi ini, saat ditemui di Gedung Setneg, Jakarta.
"Pernah juga menangkap tikus di ruang kerja Pak Sudi. Akan tetapi, yang menangkap bukan saya. Pegawai Setneg yang memasangnya sendiri. Karena, kan, kita tidak boleh sembarangan masuk," lanjut petugas tersebut.
Dikatakan, beberapa petugas cleaning service yang bekerja di Gedung Setneg, mendapat tugas khusus untuk membersihkan tikus dari ruang-ruang perkantoran di Gedung Setneg tersebut. "Cara membersihkannya dengan meletakkan perangkap tikus berupa tatakan lem hitam dan berongsong perangkap yang terbuat dari kawat berbentuk empat persegi panjang setiap minggu secara bergantian di beberapa Gedung Setneg tersebut," ungkap petugas tersebut.
Senin pagi ini, kata petugas bertubuh pendek tersebut, ia membawa tiga tatakan lem tikus dan satu berongsong kawat. Dari dari tatakan yang diletakan di salah satu ruang kerja pegawai di Gedung II, hanya seekor tikus yang terjebak. "Nih, lihat tikus kecilnya menempel mati di lem," ujarnya sambil menunjukkan tatakan lem yang sudah menempel tikus kecil berwarna coklat.
Sedangkan berongsong kawatnya kosong dan hanya terdapat sepotong ikan asin yang digunakan untuk menjebaknya. Menurut petugas itu lagi, setiap hari dipasang masing-masing 20 tatakan lem hitam tikus dan 20 berongsong perangkap kawat tikus di setiap ruang Gedung Setneg.
Ditanya apakah di Istana Negara, tempat tinggal dinas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta keluarganya, di Istana Merdeka dan ruang-ruang lainnya di Kompleks Istana, banyak berkeliaran tikus juga, sang petugas menjawab, "Saya nggak tahu, Pak. Tapi, namanya tikus, mungkin saja ada di mana-mana. Dia kan paling senang kalau tinggal di sudut-sudut yang kotor, berantakan dan gelap."
Ah, dasar tikus./KOMPAS.COM
Wakil Koordinator ICW, Emerson
Yuntho.
Peneliti Hukum ICW, Donal Fariz, mengungkapkan, investigasi tentang rekam jejak para calon itu meliputi makalah yang dibuat dalam proses seleksi, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara/Pejabat Negara (LHKPN) ke KPK, serta investigasi di lapangan.
“Kita melakukan investigasi di lapangan dan mengonfirmasi ke pihak-pihak yang mengetahui calon, termasuk para bawahan yang sering bersinggungan dengan para calon,” ujar Donal di Kantor ICW, Kalibata, Minggu (15/8/2010).
Beberapa temuan ICW antara lain antara lain soal tindakan plagiat yang dilakukan salah seorang calon. ”Kita dapatkan informasi dari dosennya sendiri. Ini bukan contoh pimpinan KPK yang baik,” ujar Donal.
Temuan lainnya, antara lain tentang calon ketua KPK yang menunggak pajak bumi dan bangunan (PBB). “Ada calon yang memiliki banyak aset tanah dan rumah, tapi belum pernah membayar PBB. Calon seperti ini tidak bisa jadi pimpinan KPK karena tidak memiliki politic will untuk mendukung pemerintahan yang bersih,” ulas Donal.
Bahkan calon yang hobi bermain golf pun juga menjadi salah satu temuan ICW. “Calon yang hobi golf ini bisa menjadi penerus Antasari Azhar dan bisa kena kasus caddy lagi,” sambung Donal.
Wakil Koordinator ICW, Emerson Yuntho, menambahkan, ICW juga menemukan salah satu calon yang meloloskan dua anaknya agar memperoleh biaya pendidikan dari negara. Bahkan ICW juga menyebut adanya calon yang anaknya terbelit dengan masalah narkoba. “Kalau memimpin keluarga saja tidak bisa, bagaimana mau memimpin KPK?” tandas Emerson.
Sayangnya, baik Donal maupun Emerson enggan menyebut nama calon dan rekam jejaknya. “Kami tidak akan sebut nama,” tandas Emerson.
Meski demikian ICW kembali menegaskan penolakannya tentang calon dari unsur Kepolisian dan Kejaksaan. Seperti diketahui, calon ketua dari KPK yang berlatar belakang jaksa adalah Sutan Bagindo Fachmi. Sedangkan calon yang berlatar belakang polisi adalah Chaerul Rasjid.
Soal penolakan ICW terhadap calon yang berasal dari Jaksa dan Polisi itu, Donal menjelaskan, pertama karena keduanya tidak bisa menyelesaikan masalah mafia hukum di institusi masing-masing seperti kasus Anggodo Widjojo maupun kasus rekening gendut perwira Polri. “Lantas bagaimana mungkin mereka diberi tanggung jawab untuk memimpin lembaga ekstra ini?” ucap Donal. Alasan kedua, karena baik Kejaksaan maupun Kepolisian pernah terlibat dalam kriminalisasi dua pimpinan KPK.
Sedangkan Emerson menegaskan, penolakan itu tidak didasarkan pada ketidaksukaan terhadap institusi kejaksaan ataupun kepolisian. “Tetapi untuk komitmen pemberantasan korupsi di kepolisian dan kejaksaan, maka KPK harus bersih dari unsur kedua lembaga tersebut,” tandasnya.
Karenanya ICW mengingatkan agar pansel bersikap hati-hati dan tetap memperhatikan temuan ICW. Lantas bagaimana jika temuan ICW itu diabaikan Pansel" “Kita akan mengingatkan bahwa pada tahun 2007 kita telah menolak Antasari, tetapi tetap dipaksakan,” tandasnya.
Sementara disinggung soal pencalonan Bambang Widjojanto yang notabene anggota Dewan Pembina ICW, Emerson menegaskan netralitas ICW. “Dalam rekam jejak kepada Bambang (Widjojanto), kita libatkan pihak ketiga. Yang pasti bukan teman-teman dari ICW dan kita teruma apa adanya,” tegasnya.(rnl/ara/jpnn)
Protes Penghapusan Tunjada Menguat
Mayoritas berharap, tunjada tahap II 2010 tidak dihapuskan dan dipotong, namun yang harus dipangkas beberapa kegiatan yang dinilai tidak efektif, perjalanan dinas pejabat, belanja barang serta beberapa paket proyek berdampak luas. Sementara kegiatan yang berimbas sosial dan sosialisasi-informasi penting mesti jadi prioritas.
Fraksi golkar bereaksi terhadap pembahasan KUPA 2010,yang menyatakan menolak dilakukan pemotongan, fraksi PAN DPRD Agam melalui penasehatnya sejak awal dengan tegas menolak dilakukan pemotongan terhadap tunjada, aktifitas sosial, sosialisasi, informasi serta hal-hal krusial lain.
"Kita prihatin jika tunjada PNS dipotong karena akan besar pengaruhnya untuk daerah," ulas Zulpardi.
Disebutkan, banyak peluang pemotongan lain yang bisa dilakukan, termasuk kegiatan proyek, belanja barang, perjalanan dinas serta hal-hal yang dinilai tidak efektif lainnya, "Kita berharap hal itu jadi kajian, dan kita menolak jika tunjada dihapuskan," tegas Zulpardi lagi.
Hal serupa dikatakan Masrizal, fraksi PKS yang lantang menolak rencana penghapusan tunjada tahap II 2010 itu, "Mesti ada kajian dan solusi lain yang dilakukan pemerintah, jangan hanya main hapus. Tunjada sudah diperda-kan, untuk menghapusnya, tentu perda ikut ditinjau ulang".
Naif Tunjada Dihapus
Protes senada dikatakan Imam Zaidallah, ketua majelis pendidikan dasar menengah pimpinan daerah Muhammadiyah Agam yang menyebut naif jika tunjada dihapuskan di kabupaten Agam, karena menurutnya hal itu akan memicu keguncangan di kabupaten Agam.
Disebutkan Imam Zaidallah, penghapusan tunjada itu justru akan menurunkan citra Pemkab dan DPRD Agam dimata masyarakat luas, "Ini bisa jadi bom waktu," tegas ketua harian MUI Agam itu.
Bahkan Kasi Bina Mitra Diknas Agam itu menyebut akan muncul reaksi kuat dari kalangan PNS Pemkab Agam jika kebijakan itu diteruskan, mengingat saat ini dampak kesulitan ekonomi, tingkat kebutuhan warga jelang lebaran serta berbagai kebutuhan lain yang mestinya bisa disikapi dengan bijak oleh Pemkab Agam. []
Parkir Sembarangan Mobil Anggota Dewan Diserempet Bus
padangnews.com - PADANG- Insiden kecil terjadi usai pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat periode 2010-2015. Karena arus kendaraan yang padat di halaman parkir DPRD Sumbar, sebuah mobil Innova milik Anggota DPRD Sumbar bernomor polisi BA 77 TI, diserempet bus milik DPRD Sumbar bernomor polisi BA 3959 JK.
Kejadian bermula ketika bus DPRD Sumbar itu hendak meninggalkan halaman parkir menuju pintu keluar DPRD Sumbar menuju Ulak Karang. Tanpa disadari di sebelah kiri bus tengah parkir salah satu kendaraan milik anggota DPRD Sumbar. Saat bus hendak membenarkan posisinya, bus tersebut malah menyerempet kaca spion sebalah kanan mobil tersebut hingga patah.
Melihat hal tersebut sejumlah anggota polisi yang mengamankan kawasan itu langsung meminta bus agar dikeluarkan dari kawasan Gedung DPRD. Begitu juga mobil innova milik anggota DPRD Sumbar karena parkir di tempat tak seharusnya
Rombongan Gubernur telah lebih dahulu meninggalkan gedung DPDR, sedangkan rombongan Wakil Gubenur baru meninggalkan gedung usai insiden tersebut. Karena kejadian itu sempat memacetkan arus kendaraan di sekitar gedung DPRD Sumbar. (padangmedia.com/dodo)
Parkir Sembarangan Mobil Anggota Dewan Diserempet Bus
padangnews.com - PADANG- Insiden kecil terjadi usai pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat periode 2010-2015. Karena arus kendaraan yang padat di halaman parkir DPRD Sumbar, sebuah mobil Innova milik Anggota DPRD Sumbar bernomor polisi BA 77 TI, diserempet bus milik DPRD Sumbar bernomor polisi BA 3959 JK.
Kejadian bermula ketika bus DPRD Sumbar itu hendak meninggalkan halaman parkir menuju pintu keluar DPRD Sumbar menuju Ulak Karang. Tanpa disadari di sebelah kiri bus tengah parkir salah satu kendaraan milik anggota DPRD Sumbar. Saat bus hendak membenarkan posisinya, bus tersebut malah menyerempet kaca spion sebalah kanan mobil tersebut hingga patah.
Melihat hal tersebut sejumlah anggota polisi yang mengamankan kawasan itu langsung meminta bus agar dikeluarkan dari kawasan Gedung DPRD. Begitu juga mobil innova milik anggota DPRD Sumbar karena parkir di tempat tak seharusnya
Rombongan Gubernur telah lebih dahulu meninggalkan gedung DPDR, sedangkan rombongan Wakil Gubenur baru meninggalkan gedung usai insiden tersebut. Karena kejadian itu sempat memacetkan arus kendaraan di sekitar gedung DPRD Sumbar. (padangmedia.com/dodo)
Minggu, 15 Agustus 2010
Situs Porno yang Paling Sering Dikunjungi telah Diblokir
Padang news-Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengatakan, saat ini enam internet service provider (ISP) terbesar di Indonesia, yakni XL Axiata, Telkom, Telkomsel, Indosat, IM2, dan Bakrie Telekom telah berhasil memblokir 80 persen situs porno.
"Dari ratusan ISP yang ada di Indonesia, keenam ISP itu menguasai 90 persen pangsa pasarnya. Jadi sangat efektif jika mereka yang lebih dahulu menutup," kata Menkominfo usai meresmikan pemanfaatan SDN 27 Sungai Sapih, Kuranji Padang, Sabtu (14/8/2010) siang.
Menurut Tifatul, para ISP terus mengupdate daftar situs porno yang akan diblokir karena jumlahnya sangat banyak. "Jumlahnya jutaan. Jadi, pemblokirannya dilakukan secara bertahap. Namun, untuk situs yang paling sering dibuka atau paling banyak peminatnya telah diblokir," jelas Tifatul.
Bagi ISP yang tidak melakukan pemblokiran, maka pihaknya menyerahkan pada pihak yang berwajib untuk memproses secara hukum. Sebab, polisi berhak langsung menyidik berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Antipornografi.
"Jadi, kasus ini bukan delik aduan. Jika ada yang masih buka atau tidak memblokir, polisi bisa langsung memproses. Sedangkan apabila ada yang bukan porno, tapi ikut terblokir bisa diklaim ke provider untuk dibuka. Begitupula jika ada pihaknya yang meminta untuk kepentingan medis," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Presdir XL Axiata Hasnul Suhaimi menyatakan pihaknya menyambut baik langkah yang diambil pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mengatasi konten pornografi.
"Kami sudah menindaklanjutinya bekerja sama dengan APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia). Saat ini sekitar 50 persen situs porno sudah berhasil kita blokir. Ini kita lakukan tidak bisa sekali, tapi terus diupdate. Jika ditemukan, langsung diblokir," katanya.
Walikota Padang Fauzi Bahar pun saat menghadiri peresmian SDN 27 Sungai Sapih yang dibangun PT XL Axiata bersama Pundi Amal SCTV juga mendukung pemblokiran situs porno. "Kita akan diberi software oleh pak Tifatul untuk memblokir situs maksiat itu. Setelah sampai nanti, kita akan berikan kepada warnet-warnet yang ada di Kota Padang," kata Fauzi Bahar.(ptd)
Kamis, 05 Agustus 2010
Sambut Ramadhan, Pelajar Dilarang Miliki Video Porno di HP
Padangnews.com-Menyambut bulan suci Ramadhan kali ini, Jajaran Polres Padangpariaman segera mengelar razia serentak bersama Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kabupaten Padangpariaman. Sasaran razianya adalah sekolah-sekolah, mulai dari SMP, SMA, SMK se Kabupaten Padangpariaman. Kemudian kepada warnet-warnet ada dalam wilayah hukum Polres Padangpariaman.
"Langkah itu kita lakukan agar pada bulan suci Ramadhan itu semua umat Islam betul-betul suci termasuk lingkungannya. Dengan demikian secara bertahap penyakit masyarakat akan terkikis di wilayah hukum Polres Padangpariaman," ungkap Kapolres Padangpariaman AKBP Drs Eko Nugrohadi MSi dan Kasat Pol PP Kabupaten Padangpariaman Drs Amiruddin di sela-sela acara peresmian SD Negeri 12 Punggung Kasik Lubuk Alung, Rabu (04/08/2010).
Oleh karena itu katanya, ia diminta kepada semua siswa-siswi SMP, SMA, SMK khusus yang memiliki Handphone agar tidak ada lagi yang porno-porno di alat komunikasinya. Begitu juga pengusaha warnet di Kabupaten Padangpariaman agar tidak lagi mengizinkan konsumen membuka situs porno. Pengusaha warnet agar memblok situs porno di warnetnya. Akan tetapi, kapan waktunya belum ditentukan.
"Yang jelas mejelang bulan Ramadhan kita akan melakukan razia," ungkapnya.
Kemudian jelasnya, Jajaran Polres Padangpariaman bersama Pol PP juga akan mengelar razia minumam keras yang dijual para pedagang dalam wilayah hukum Polres Padangpariaman. Oleh karena itu lanjutnya, ia meminta kepada semua pihak untuk mendukung razia yang akan dilaksanakan ini. Tanpa dukungan sangat mustahil razia akan berjalan sukses dan lancar. [ptd]
"Langkah itu kita lakukan agar pada bulan suci Ramadhan itu semua umat Islam betul-betul suci termasuk lingkungannya. Dengan demikian secara bertahap penyakit masyarakat akan terkikis di wilayah hukum Polres Padangpariaman," ungkap Kapolres Padangpariaman AKBP Drs Eko Nugrohadi MSi dan Kasat Pol PP Kabupaten Padangpariaman Drs Amiruddin di sela-sela acara peresmian SD Negeri 12 Punggung Kasik Lubuk Alung, Rabu (04/08/2010).
Oleh karena itu katanya, ia diminta kepada semua siswa-siswi SMP, SMA, SMK khusus yang memiliki Handphone agar tidak ada lagi yang porno-porno di alat komunikasinya. Begitu juga pengusaha warnet di Kabupaten Padangpariaman agar tidak lagi mengizinkan konsumen membuka situs porno. Pengusaha warnet agar memblok situs porno di warnetnya. Akan tetapi, kapan waktunya belum ditentukan.
"Yang jelas mejelang bulan Ramadhan kita akan melakukan razia," ungkapnya.
Kemudian jelasnya, Jajaran Polres Padangpariaman bersama Pol PP juga akan mengelar razia minumam keras yang dijual para pedagang dalam wilayah hukum Polres Padangpariaman. Oleh karena itu lanjutnya, ia meminta kepada semua pihak untuk mendukung razia yang akan dilaksanakan ini. Tanpa dukungan sangat mustahil razia akan berjalan sukses dan lancar. [ptd]
Aturan Baru Batasi Pungutan di RSBI
Menteri Pendidikan Nasional
(Mendiknas) Mohammad Nuh dan
Wakil Menteri Pendidikan
Nasional (Wamendiknas) Fasli
Jalal. []
Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas) Fasli Jalal mengatakan, saat ini masih dilakukan penelitian di 12 provinsi dimana banyak berdiri RSBI. Pengumpulan data ditenggat selama satu bulan. Penelitian ini, tandasnya, dilakukan berdasarkan perintah langsung dari Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh.
Dari penelitian itu, katanya, pemerintah pusat dalam hal ini Kemendiknas akan menetapkan jenis pungutan apa saja yang dilegalkan di RSBI. Kalaupun diperbolehkan, maka akan ada batasan dan berapa variasinya.
Fasli menambahkan, beberapa regulasi nanti juga menyangkut sistem penerimaan siswa baru. “Kita akan lihat pola mana yang berlebihan dan tidak. Perekrutan siswa juga akan diubah, lalu regulasi mana yang best practice dan bagus akan diterapkan di sekolah RSBI seluruh Indonesia,” jelasnya di Jakarta, Rabu (04/08/2010).
Mantan Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendiknas ini melanjutkan, tujuan adanya RSBI yakni untuk meningkatkan mutu juga harus dibuktikan oleh pengelola RSBI.
“Pertanyaan besarnya nanti adalah apakah RSBI melahirkan mutu yang baik,” ujar Fasli. Dia menyerukan agar pengelola RSBI jangan hanya mengejar kesejahteraan dari biaya pendidikan yang mahal itu. “Harus berorientasi lead to quality,” imbuhnya.
Lebih jauh Fasli menambahkan, tidak hanya masalah biaya pendidikan di RBBI yang direvisi, namun kompetensi tenaga pendidik juga akan dievaluasi. Dijelaskan, untuk menunjang proses belajar mengajar maka komposisi guru untuk tingkat SD, 10 persen harus berlatar belakang pendidikan S2 dan S3, untuk SMP 20 persen dan untuk SMA, guru yang berpendidikan S2 dan S3 harus mencapai 30 persen.
“Kepala sekolah juga harus minimal S2 dan mampu berbahasa asing aktif,” tukasnya.
Sekolah juga harus mendapatkan akreditasi A dari badan standar sekolah terpercaya. Sarana dan prasarana juga harus lengkap dengan teknologi, informasi dan komunikasi. Pembelajaran juga harus bilingual serta manajemen sekolah juga harus berstandar ISO 9001:14000.
“Kita akan buat rekomendasi atas itu semua,” janji Fasli.
Fasli menampik anggapan yang meyebut Kemendiknas membiarkan saja langkah pengelola RSBI yang mematok tarif tinggi pada biaya masuk. Katanya, Kemendiknas mempunyai tim reaksi cepat yang begitu melihat atau mendengar masalah, maka akan segera turun ke lapangan untuk melihat gambaran secara makro. Khusus mengenai RSBI, tim tersebut melihat berapa pungutan paling rendah dan tinggi, lalu adakah perbedaan antara RSBI di SD, SMP dan SMA di berbagai daerah. (cha/jpnn)
Rabu, 04 Agustus 2010
Pemilukada Putaran Kedua di Padangpariaman
Padangnews.com-Kalau tidak ada halangan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada ) putaran Bupati dan Wakil Bupati Padangpariaman putaran II tahun 2010 akan dilaksanakan tanggal 22 September 2010.
Hal tersebut disampaikan bupati diwakli Asisten I Setda Drs Bahar Kirman pada Apel gabungan PNS, di halaman Kantor Bupati Padangpariaman, Rabu (4/8/2010).
Kata Bupati Padangpariaman, jadwal putaran II tersebut sesuai keputusan KPU nomor 11/KPTS/KPU-PP-003-435002/2010 yang menyatakan bahwa apabila hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati putaran I tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 30 % akan dilaksanakan Pemilukada putaran II.
Sesuai hasil Rapat Pleno KPUD Padang Pariaman, pada Pemilu tanggal 30 Juni lalu, Ali Mukhni dan Damsuar memperoleh 29,32% suara, Sudirman Gani dan Eri Zulfian 13,89% suara, M.Yusuf dan Zamzamil 19,30% suara, JJ dan Bakhtiar Sultan 12,32% suara, Yobana dan Dasril 16,70% suara, dan Ambia dan Yusalman 8,48% suara.
Dengan demikian, pasangan Ali Mukhni dan Damsuar dan M.Yusuf dan Zamzamil berhak ikut pemilu bupati dan wakil bupati putaran II. Dengan catatan, kasus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan pasangan Yobana dan Dasril ke Mahkamah Konstitusi (MK) dimenangkan oleh KPU.
Kasus PHPU ini merupakan suatu proses pembelajaran yang mengarah kepada pendewasaan berdemokrasi yang perlu kita hargai dan kita dukung bersama. Seluruh PNS agar menjadi penggerak utama dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilukada putaran II nanti.
"Pada putaran I pemilih hanya 63,43 % dari 262.652 pemilih tetap," ungkapnya mengakhiri
Ramadhan Bulan Penyembuhan
Oleh: Riwayat*
Puasa Ramadhan meruakan bukti bahwa Islam agama yang toleran terhadap kemanusiaan. Dengan adanya puasa akan mampu memberikan kesematan kepada manusia untuk membuat pertahanan secara fisik dan psikologis. Karena pada dasarnya puasa Ramadhan akan mampu menjaga diri orang yang berpuasa dari berbagai perilaku jahat dan menyimpang dari ajaran agamanya.
Dalam hadis dinyatakan bahwa” puasa adalah perisai yang dapat digunakan seorang hamba untuk melindungi diri dari neraka.”(HR. Ahmad) ada yang memahami bahwa kata perisai adalah sebuah pertahanan yang akan menjaga seseorang dari penyakit fisik dan psikologis. Puasa juga mampu membentengi seseorang dari penyakit yang berasal dari perut. Yang pada akhirnya berujung kepada obesitas.
Obesitas/kegemukan merupakan titik awal daru berbagai penyakit yang akan diderita oleh orang yang kegemukan, seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung, gula, penyakit kandung kemih, penyakit encok, radang persendian merupakan beberapa penyakit yang kemungkinan besar diderita oleh orang yang kegemukan. Berbagai penyakit tersebut dapat dicegah dengan berpuasa, serta mengatur pola makan yang baik. Hal ini juga ditegaskan oleh Rasul Saw, terutama dalam mengatur porsi makan,”sepertiga untuk makanannya, spertiga untuk minumannya, sepertiga lagi untuk pernafasannya.(HR. Tirmidzi).
Islam mengatur cara makan, diantaranya dalah anjuran untuk makan secara normal dan wajar tidak berlebihan, hal ini diungkapkan oleh Allah sebagai berikut: makan dan minumlah kalian, tetapi jangnalah kalian berlebih-lebihan.(QS. Al-Ara’f:31). Makan dan minum dalam Islam dianjurkan gara manusia mampu bekerja dan beraktifitas sesuai dengan pekerjaan dan profesi masing-masing, tetai yang perlu diperhatikan adalah pola makan yang baik sesuai dengan anjuran Nabi Saw dan anjuran Allah dalam ayat tersebut.
Puasa yang dilakukan sekali dalam setahun merupakan sarana efektif untuk memperaiki keseharan fisik dan psikologis. Sehingga patutlah kesempatan ini digunakan dengan baik oleh umat Islam. Dengan memanfaatkan dengan baik dan benar sesuai anjuran dan kewajiban islam, diharapakan akan melaihrkan manusia yang takut dan hati-hati dengan berbagai penyakit. Kehati-hatian tersebut dubuktikan dengan selalu menjaga makanannya, seperti tidak makan berlebih sehingga kekenyangan, “tiadalah seorang anak Adama memenuhi suatau wadah yang lebih buruk dari perutnya.(HR. Tirmidzi).
*penulis adalah Guru SMPN 21 Padang
Selasa, 03 Agustus 2010
Pemkab Pasaman Ajukan 175 Formasi CPNS
Padangnews.com-Tamatan sekolah dan tenaga honorer yang belum diangkat menjadi CPNS, berpeluang menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Badan Kepegawaian dan Diklat (BKP) Pemkab Pasaman telah mengajukan 175 Formasi CPNS Tahun 2010. Bersamaan dengan itu, berdasarkan aturan terbaru, Tenaga Honorer Non APBD dan APBN, akan mendapatkan peluang khusus.
Kabar gembira bagi pelamar yang ingin masuk PNS. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasaman melalui BKD telah mengajukan 175 formasi penerimaan CPNS 2010 ke Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PAN dan RB).
Dibanding tahun lalu, Formasi Tahun 2010 mengalami penurunan, dimana pada formasi Tahun 2009 berjumlah 250 orang.Jumlah yang diajukan itu baru untuk pelamar umum. Untuk pelamar khusus (Tenaga Honorer di Data Base yang tercecer dan Tenaga Honorer Non APBD/APBN) masih dalam tahapan proses kepengurusan.
Kepala BKD Pemkab Pasaman Anasrullah, di ruang kerjanya baru-baru ini di Lubuak Sikapiang mengatakan, kita telah mengajukan permohonan untuk formasi penerimaan CPNS 2010. Adapun jumlah yang diajukan sebanyak 175 orang dengan rincian 95 orang tenaga guru, 35 orang tenga kesehatan dan 45 orang tenaga tekhnis.
Dikatakan Anasrullah, terkait sistem penerimaan CPNS untuk pelamar umum sistemnya seperti biasa dan khusus tenaga honorer telah ada surat edaran (SE) nomor 05 Tahun 2010 tentang pendataan tenaga honorer yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah.
Dalam aturan baru tersebut, terdapat dua kategori sistem penerimaannya yakni kategori pertama, tenaga honorer itu dibiayai oleh APBN dan APBD dengan kriteria, diangkat oleh pejabat berwenang.
Selanjutnya, bekerja di instansi pemerintah, masa kerja minimal satu tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus. Selanjutnya berusia minimal 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006.
“Untuk kategori dua, yang membedakannya dengan kategori pertama hanya tenga honorer itu penghasilannya dibiayai bukan dari APBN dan APBD, selain itu kriterianya sama,”jelasnya.
Menurutnya, untuk melakukan penyelesaian tenga honorer itu dan sambil menunggu peraturan pemerintah tentang persyaratan dan tata cara penyelesaian tenga honorer. Pihaknya saat ini terus mendata tenaga honorer, perekaman data dan menyampaikan formluir pendataan tenaga honorer sambil mengajukannya kepada Gubernur.
Sementara untuk kategori dua, pihaknya juga sedang melakukan inventarisasi data tenga honorer, menyampaikan hasil tersebut ke kementerian PAN dan RB tembusan ke BKN paling lambat 31 Desember 2010. Untuk itu bagi data yang sudah lengkap akan terus diajukan sesuai kriteria tadi. Dan sistem pendataan yang dilakukan pihaknya itu transparan, tidak dipungut biaya, cermat, tepat dan akurat. Dan akan diumumkan di media selama 14 hari.
“Kita akan mengumumkannya ke media, agar tidak ada menimbulkan persoalan di kemudian hari bagi tenaga honorer,” jelas Anasrullah.
Ditambahkannya, terkait pendataan, verifikasi dan validasi tenaga honorer telah ada yang mengaturnya yakni PP Nomor 48/2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dan PP Nomor 47 tahun 2007 tentang perubahan atas PP Nomor 48/2005 tadi. Jadi dalam PP itu jelas telah ada sistem yang mengaturnya dan tinggal menjalankannya lagi.
Di sisi lain tambah Anasrullah, khusus bagi tenaga kesehatan, seperti tenaga kesehatan dokter, bidan, perawat dan lainnya untuk pelamar umum kalau sudah memenuhi syarat kategori satu maka berhak untuk menjadi CPNS. Tapi kalau masih belum tentu solusinya harus mengikuti pelamar umum atau kemungkinan ada jalur langsung yang menerima CPNS dari departemen kesehatan atau pusat. Karena banyak juga tenaga kesehatan itu yang sudah honorer seperti bidan pegawai tidak tetap (PTT), dokter dan lainnya.
Dikatakan Anasrullah, bahwa penerimaan CPNS itu diperkirakan akan dilakukan setelah hari raya idul fitri 2010 ini sekitr bulan September dan Oktober. Dan pengangkatan CPNS itu di SK kan pada awal 2011 yang masuk di tahun 2010. Saat ini telah ada peraturan pemerintah yang baru terkait sistem penerimaan CPNS yakni PP Nomor 19 tahun 2010 tentang Koordinasi instansi pemerintah.[ptd]
Perantara dan Germo Teleju Dibekuk
| |
Padangnews.com-PEKANBARU— Jajaran Satreskrim Poltabes Pekanbaru kembali menguak tabir pelaku Trafficking. Kali ini petugas berhasil mengamankan seorang tersangka perantara yakni MS alias Nenek (60) dan seorang Germo bernama KC (37).
Kapoltabes Pekanbaru AKBP Drs Mujiyono SH ketika dikonfirmasi Pekanbaru MX melalui Kasat Reskrim Kompol Jon Wesly Arianto SIk didampingi Kanit PPA AKP Dumaria Pardede mengatakan, kedua tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif.
‘’Guna proses hukum dan pengembangan penyelidikan lebih lanjut, kedua tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif. Akibat ulahnya, kedua tersangka dapat dijerat Undang-undang No 21 tahun 2007 tentang Trafficking (Perdagangan wanita) yakni dengan ancaman kurungan penjara minimal tiga tahun dan maksimal 15 tahun penjara,’’ ungkap Kompol Jon Wesly Arianto SIk, Senin (7/6).
Kasat Reskrim menerangkan, sebelum diamankan kedua tersangka, awalnya unit PPA Satreskrim Poltabes Pekanbaru mendapatkan informasi bahwa di tempat tinggal kedua tersangka telah terjadinya eksploitasi wanita dari Bandung, Jawa Barat (Jabar).
Menyikapi informasi itu, Kanit PPA Satreskrim Poltabes Pekanbaru AKP Dumaria Pardede bersama anggota lalu melakukan penyelidikan dengan menuju rumah kedua tersangka.
Dan setelah dikroscek, Jumat (4/6) sekitar pukul 16.30 WIB, ternyata memang benar adanya. Saat itu, seorang wanita yang dijadikan sebagai PSK yakni Amel (23) dan kedua tersangka yang ditemukan di rumah bordir tersebut langsung diamankan.
Sementara guna pengusut dan proses hukum lebih lanjut, kedua tersangka lalu digelandang ke Mapoltabes Pekanbaru. Dan kini, kedua wanita itu telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus Trafficking.
‘’Korban telah menjalani pemeriksaan, dan Sabtu (5/6) kemarin dengan melalui Dinas Sosial Provinsi Riau, korban telah dipulangkan ke kampung halamannya,’’ terang AKP Dumaria Pardede.
Ditambahkan, dari hasil pemeriksaan korban, ternyata korban telah bekerja sebagai PSK di rumah kedua tersangka sejak tanggal 22 Januari 2010. Sebelumnya, pada awal Januari 2010, tersangka yang berperan sebagai perentara menjemput korban.
‘’Saat itu, korban dijanjikan bekerja pelayan cafe ataupun rastaurant yakni dengan sistem bagi hasil 50 persen dari keuntungan. Dan ternyata, sesampainya di Pekanbaru, korban langsung tinggal dan dipekerjakan sebagai PSK di Teleju,’’ papar AKP Dumaria Pardede.
Beras Raskin 2008 Belum Tersalurkan
Padangnews.com-Meski pemerintah tengah gencar melakukan percepatan penyaluran beras untuk masyarakat miskin (Raskin), namun ternyata di Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) masih menyimpan stok beras tahun 2008. Beras-beras ini masih distok di gudang Bulog karena sebelumnya mengalami kendala dalam penyaluran.
Direktur Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Soetarto Ali Moeso, Selasa (3/8/2010) mengakui hingga saat ini Bulog masih menyimpan stok beras 2008 lalu. Namun sayangnya, Soetarto tidak menyebutkan angka total stok beras 2008 yang masih disimpan tersebut.
"Stok beras yang 2008 masih ada kita simpan. Kalau untuk daerah Jakarta, hanya sedikit. Dalam waktu dekat akan segera habis kita salurkan," kata Soetarto.
Stok beras tahun 2008 ini, kata Soetarto, banyak tersimpan di daerah-daerah yang mengalami surplus beras. Kendala yang dihadapi Bulog, biasanya karena pasokan yang ada tidak tertampung di gudang-gudang Bulog di daerah.
Dicontohkannya, seperti di Timika dan Papua, kapasitas gudang hanya mampu menampung 100.000 ton ton beras, sedangkan stok beras yang harus masuk ke gudang itu sebanyak 600.000 ton beras. Soetarto mengakui, penyimpangan beras yang baik dalam satu gudang hanya untuk masa waktu tiga bulan. Tapi karena tidak semua daerah surplus, maka perlu pengaturan sendiri dalam hal penyimpanan beras ini.
"Idealnya memang tiga bulan harus ganti baru. Tapi ini masalah gudang dan lainnya. Sekarang kebutuhan antarpulau semakin meningkat tajam. Sementara daerah yang betul-betul surplus signifikan hanya Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Banten, Aceh, Kalimantan Selatan, dan Lampung," katanya.(afz/jpnn)
Direktur Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Soetarto Ali Moeso, Selasa (3/8/2010) mengakui hingga saat ini Bulog masih menyimpan stok beras 2008 lalu. Namun sayangnya, Soetarto tidak menyebutkan angka total stok beras 2008 yang masih disimpan tersebut.
"Stok beras yang 2008 masih ada kita simpan. Kalau untuk daerah Jakarta, hanya sedikit. Dalam waktu dekat akan segera habis kita salurkan," kata Soetarto.
Stok beras tahun 2008 ini, kata Soetarto, banyak tersimpan di daerah-daerah yang mengalami surplus beras. Kendala yang dihadapi Bulog, biasanya karena pasokan yang ada tidak tertampung di gudang-gudang Bulog di daerah.
Dicontohkannya, seperti di Timika dan Papua, kapasitas gudang hanya mampu menampung 100.000 ton ton beras, sedangkan stok beras yang harus masuk ke gudang itu sebanyak 600.000 ton beras. Soetarto mengakui, penyimpangan beras yang baik dalam satu gudang hanya untuk masa waktu tiga bulan. Tapi karena tidak semua daerah surplus, maka perlu pengaturan sendiri dalam hal penyimpanan beras ini.
"Idealnya memang tiga bulan harus ganti baru. Tapi ini masalah gudang dan lainnya. Sekarang kebutuhan antarpulau semakin meningkat tajam. Sementara daerah yang betul-betul surplus signifikan hanya Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Banten, Aceh, Kalimantan Selatan, dan Lampung," katanya.(afz/jpnn)
Untuk 'Habisi' Ide Masjid Ground Zero, Kelompok di AS Habiskan 5 Juta Dolar
Pembangunan Islamic Center dan masjid di kota New York dekat lokasi Ground Zero telah menimbulkan keributan dari beberapa pihak di AS.
Padangnews.com-Sejauh ini, kelompok nasionalis yang berbasis di Washington, organisasi National Republican Trust PAC telah menghabiskan dana sekitar 5 juta dolar pada tahun 2009, dan hampir dua kali lipat pada tahun 2008, untuk menghentikan pembangunan masjid di lokasi Ground Zero atau fasilitas "Park 51", yang sebelumnya dikenal sebagai "Cordoba Initiative. "
Dalam iklan kontroversial, yang disiarkan secara nasional, organisasi ini mengklaim bahwa pembangunan mesjid di dekat lokasi serangan 11 September 2001 di World Trade Center adalah sebuah perayaan pembunuhan 3.000 warga Amerika.
Secara eksplisit iklan itu ingin menunjukkan sikap Islamofobia, iklan itu terus menyerukan kepada semua orang Amerika untuk bergabung dengan berjuang untuk 'membunuh' masjid Ground Zero.
Tokoh republik terkenal seperti mantan Ketua DPR Newt Gingrich dan calon wakil presiden Sarah Palin telah mendukung sikap diskriminatif organisasi Republic Trust PAC.
Menariknya, Liga Anti-Fitnah (ADL), yang konon bertugas melindungi prinsip-prinsip kesetaraan dan kebebasan beragama, juga memberikan suara mendukung pelarangan atas pembangunan fasilitas umat Islam, dengan mengatakan hal itu harus dibangun di tempat lain.
Dewan Hubungan Islam-Amerika (CAIR) telah mengecam posisi ADL
"Dengan pernyataan yang memalukan itu, ADL telah memanfaatkan dan memicu meningkatnya tingkat sentimen anti-Islam di masyarakat kita," ujar CAIR.
Pembangunan fasilitas yang diusulkan diharapkan menjadi agenda dalam pertemuan hari Selasa di komisi kota New York City'.
Menurut CNN, 11 anggota dewan komisaris akan memilih apakah akan memberi status 'boleh' atas pembangunan Islamic Center dan masjid di Ground Zero.
Oz Sultan, juru bicara Cordoba Initiative, mengatakan bahwa kelomponya akan terus maju dengan proyek ini yang berkomitmen untuk mempromosikan interaksi positif antara dunia Muslim dan Barat.(fq/prtv)
Langganan:
Postingan (Atom)
