Diresmikan, Madrasah Senilai Rp 263 juta

nu.or.id

padangnews.com-ILUSTRASI;Bantuan pembangunan gedung madrasah senilai lebih dari Rp 263 juta itu merupakan salah satu bantuan pemerintah melalui Kementerian PDT untuk Kabupaten Banggai.
Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faishal Zaini, Jumat (28/5/2010), meresmikan gedung Madrasah Tsanawiyah Al Hasanah di Desa Bantayan, Luwuk Timur, Banggai, Sulawesi Tengah. Biaya pembangunan gedung madrasah tersebut senilai lebih dari Rp 263 juta, yang terdiri dari tiga ruang kelas.

Dengan berbagai intervensi ini diharapkan bisa mempercepat daerah keluar dari ketertinggalannya.

-- Helmy F Zaini

Bantuan pembangunan gedung madrasah senilai lebih dari Rp 263 juta itu merupakan salah satu bantuan pemerintah melalui Kementerian PDT untuk Kabupaten Banggai. Dari 2007 hingga 2009, bantuan Kementerian PDT untuk Banggai mencapai sekitar Rp 34 miliar, sedangkan pada 2010 dianggarkan Rp 6,9 miliar.

Berbagai bantuan tersebut tersebar di 6 dari 18 kecamatan yang ada di Banggai, antara lain Masamba, Luwuk, Luwuk Timur, Tualemo, Toili, dan Toili Barat. Bantuan untuk Kabupaten Banggai meliputi pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, drainase, pasar desa, bantuan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.

"Dengan berbagai intervensi ini diharapkan bisa mempercepat daerah keluar dari ketertinggalannya," kata Helmy./kompas.com

DPR Minta Dirjen Pajak Dinonaktifkan

KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWAN

Padangnews.com-Direktur Jenderal Pajak, Muhammad Tjiptardjo.

TERKAITKeuangan Agus Martowardojo segera menonaktifkan Dirjen Pajak M. Tjiptardjo. Dewan kecewa terhadap kinerja Tjiptardjo dan jajarannya yang dinilai akan makin menghambat optimalisasi penerimaan negara ke depannya.

Alasan pertama, target penerimaan pajak tahun lalu tak tercapai. Kedua, permasalahan-permasalahan pajak tidak selesai.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Panja Perpajakan Melchias Marcus Mekeng dalam keterangan pers di ruang komisi DPR RI, Kamis (27/5/2010). Keterangan pers ini digelar setelah Tjiptardjo meminta penundaan waktu Rapat Dengar Pendapat dengan Panja yang sedianya digelar siang tadi.

"Alasan pertama, target penerimaan pajak tahun lalu tak tercapai. Kedua, permasalahan-permasalahan pajak tidak selesai padahal aturan-aturannya sudah ada," tuturnya.

Apalagi disusul berita kemenangan PT Kaltim Prima Coal dalam peninjauan kembali di Mahkamah Agung pada hari ini. Melchias melihat lemahnya kinerja Dirjen Pajak secara hukum dalam mengurus kasus-kasus.

"Dalam UU kalau penyidik PNS apabila sudah tidak menemukan bukti mereka berhak hentikan penyidikan, tapi tidak melakukannya. PT PHS 3 tahun, Asian Agri 5 tahun. Ini mengganggu perekonomian nasional. Kalau bersalah ya katakan salah," tambahnya.

Dirjen Pajak juga dinilai tidak tegas melaksanakan UU dalam menindak WP bermasalah. Di sisi lain, mereka dinilai tidak adil terhadap WP lainnya. Selain Tjiptardjo, Panja juga meminta Menkeu Agus Martowardojo menonaktifkan Kakanwil Sumut Ramram Brahmana dan Inteldik Pontas Pane yang diduga terlibat dalam kasus pajak PT Permata Hijau Sawit. Jika tak diindahkan, DPR mengancam pembahasan RAPBN 2011 tak akan lancar./kompas.com

Belasan Perusahaan Penyuap Gayus

Padangnews.com — Penyidik Bareskrim Mabes Polri terus menyelidiki perusahaan-perusahaan yang diduga menyuap tersangka Gayus Halomoan Tambunan saat masih menjadi pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Kini, perusahaan yang sedang diselidiki berjumlah belasan perusahaan.

"Ada belasan perusahaan yang sedang ditelusuri," ucap Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Edward Aritonang ketika dihubungi, Jumat (28/5/2010).

Edward mengatakan, pihaknya berkoordinasi dengan Ditjen Pajak untuk menyelidiki belasan perusahaan itu. Namun, dia tidak bersedia mengungkap ketika ditanya inisial perusahaan itu.

"Untuk kepentingan penyelidikan, jangan dululah dibuka," ucap dia.

Menurut Edward, beberapa perusahaan menggunakan modus yang sama untuk memanipulasi nilai pajak dengan oknum-oknum Ditjen Pajak. Namun, dia belum bersedia mengungkap modus yang digunakan para mafia pajak itu.

"Nanti-nanti hari Senin (diungkap)," ujarnya.

Seperti diberitakan, Polri telah memanggil empat perusahaan yang diduga terlibat mafia pajak. Keempat perusahaan itu adalah PT SAT, PT DAS, PT EC, dan PT ID. Belum ada tersangka dalam kasus suap senilai Rp 25 miliar kepada Gayus itu./sumber kompas.com

2116 Anak Berkeliaran di Jalanan Sumbar

Padang News.com-anak-anak jalanan masih ada di Sumatera Barat. permasalahan ini tak kunjung selesai. hal ini diakibatkan kurangnya pembinaan terhadap rumah-rumah singgah. di sisi lain, rumah singgah yang ada belum mampu menampung semua anak jalanan.
Kasi Perlindungan Anak, Remaja, dan Orang Tua Dinas Sosial Prov Sumbar, Haryo Lelono menilai, minimnya jumlah rumah singgah yang selama ini menjadi salah satu alternatif tempat pembinaan anak jalanan, adalah satu penyebab mengapa anak di sebagian daerah semakin meningkat jumlahnya di beberapa daerah di Sumbar.

Minimnya jumlah da tidak maksimalnya fungsi rumah singgah, menurut Haryo, lantaran tidak didukung pendanaan yang cukup oleh pemkab/pemko di daerah yang bersangkutan dan kurangnya jumlah tenaga relawan di rumah singgah yang mampu menciptakan program pembinaan bagi anak jalanan.

"Kalau kita lihat di daerah lain di Pulau Jawa, rumah singgah itu didanai oleh Pemerintah daerah masing-masing serta peran serta masyarakat. Relawan yang tergabung di rumah singgah juga sangat "militan" dalam menjalankan tugasnya, mulai dari bergabung dan bersosialisasi dengan anak jalanan, serta membuka sekolah gratis dan memberikan keterampilan untuk anak jalanan di rumah singgah, di Sumbar, "militansi" yang seperti ini masih belum banyak kita temui, "ungkap Haryo.

Bukan hanya itu Haryo juga menyatakan anak yang berhadapan dengan hukum juga berhak mendapat perlindungan, seperti menghindari proses peradilan di ruang pengadilan dan mencari tempat alternatif, dan menghindari bentuk hukuman kurungan yang bisa berdampak negative pada perkembangan psikologis anak.

Dari data yang ada di Dinas Sosial Prov Sumbar, untuk tahun 2009 saja, sebanyak 2116 anak tercatat berkeliaran di jalanan di Sumbar. Jumlah anak jalanan tersebut yang paling banyak terdapat di Kota Padang, sebanyak 881 orang dengan 11 rumah singgah dan hanya lima yang masih aktif hingga saat ini, Sawahlunto, sebanyak 446 orang dengan 3 rumah singgah, Kota Solok sebanyak 334 orang dengan 5 rumah singgah , Padang Pariaman sebanyak 149 orang dengan 1 rumah singgah, dan Kota Pariaman sebanyak 105 orang. padang today.com

MK Minta Dukungan di Mesjid Luhur Syekh Burhanuddin

">
H. Muslim Kasim

Padang today melaporkan bahwa Bupati Padang Pariaman Selain meminta jamaah untuk meramaikan masjid, Bupati Padangparimaan, H Muslim Kasim yang pada kesempatan itu diberi kesempatan menyampaikan kata sambutan, meminta dukungan dari jamaah Jumat yang hadir di Mesjid Luhur Syekh Burhanuddin, Korong Tanjung Medan, Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padangpariaman, Jumat (28/5/2010) atas pencalonannya pada Pilgub Sumbar tahun ini. MK berorasi didepan ratusan jamaah.

Pada kesempatan itu pula, MK panggilan akrab Bupati yang telah memimpin Padangpariaman 2 periode ini memaparkan keberhasilan pembangunan yang telah dilakukannya selama ini. Dia tak menampik masih ada beberapa program yang belum sempat terlaksana selama kepemimpinannya. Untuk itu ia juga meminta maaf atas semua kesalahannya selama memimpin Kabupaten Padangpariaman.

"Karena selama ini saya disupport oleh para perantau Pariaman yang tergabung dalam PKDP, saya kembali berharap agar amanah yang telah diberikan itu bisa pula mendapatkan dukungan dari kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Saya maju dengan nomor urut 3," kata MK.

Program kemiskinan yang selalu menjadi fokus dari kepemimpinannya, diakuinya hingga kini masih belum sempurnah. Dia mengakui pula masih ada masyarakat Padangpariaman yang hidup dalam garis kemiskinan. Untuk itu pula, bila nanti ia terpilih, ia berjanji akan memprioritaskan program tersebut di Sumbar.

Sebelumnya proses peresmian Mesjid Luhur Syekh Burhanuddin telah dilaksanakan. MK berpesan agar mesjid tak saja sebagai bangunan yang berdiri megah, tapi bagaimana caranya untuk meramaikannya menjadi kewajiban bersama masyarakat sekitar. (ptd)

Juni, Gaji Ke-13 Dibayarkan

Padangnews.com-Jutaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI/Polri serta para pensiunan, baru saja menerima kenaikan gaji. Kini, para abdi negara tersebut akan mendapatkan gaji ke-13. Gaji tambahan ini rencananya akan dibayarkan pada Juni mendatang.

Saat ini, pembayaran gaji 13 mulai dipersiapkan karena sudah dianggarkan di APBD bagi PNS daerah dan APBN buat pensiunan serta TNI-Polri. “Pembayaran gaji 13 dilakukan Juni atau paling lambat Juli untuk persiapan masuk tahun ajaran baru. Ini juga sudah dianggarkan dalam APBN 2010. Badan Anggaran pada dasarnya menyetujui kebijakan pemerintah tersebut demi peningkatan kesejahteraan aparatur," kata Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Olly Dondokambey yang dihubungi, Kamis (20/5/2010).

Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, besaran gaji ke-13 setara satu bulan gaji pokok. Mengingat gaji PNS 2010 mengalami kenaikan 5 persen, maka gaji ke-13 juga bertambah seperti gaji mereka yang baru dinaikkan itu

Mengenai mekanisme pembayaran gaji ke-13, lanjut Olly, diatur oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan. Di mana setelah Peraturan Pemerintah (PP) turun, Menkeu kemudian menerbitkan Surat Edaran (SE) yang berisi petunjuk teknis (Juknis) gaji ke-13 resmi dikeluarkan Ditjen Perbendaharaan Negara. Biasanya rentang waktu turunnya PP dan penerbitan SE, satu minggu untuk kemudian disebarkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

"Dana gaji ke-13 sebenarnya sudah ada di rekening masing-masing daerah. Hanya saja memang pemda harus menunggu juknis dari pemerintah pusat sebelum melakukan pembayaran," tandasnya. (esy/jpnn)

Skandal Rekening Jenderal Dianggap Beres

Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Edward Aritonang.

JAKARTA, padangnews.com - Mabes Polri menegaskan telah menyelidiki sejumlah rekening perwira tinggi, bahkan setingkat jenderal, yang dinilai mencurigakan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Dari hasil penyelidikan, beberapa di antaranya dianggap clean, tak ada unsur pidana. "Ya, sudah dilaporkan. Ada yang clean dan bisa dipertanggungjawabkan dan ada yang memang belum diproses. Itu saja, jadi belum mencapai hasil," ujar Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Edward Aritonang di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (20/5/2010).

Namun Edward enggan menyebutkan nama perwira tinggi yang rekeningnya telah diselidiki oleh Bareskrim Polri, apakah itu termasuk 10 rekening mencurigakan yang baru dilaporkan PPATK atau tidak.

"Saya tidak sampai pada materi yang terbaru dan yang lama karena jumlahnya ribuan dan ini semuanya ditindaklanjuti," ujarnya.

Menurutnya, dari sejumlah penyelidikan yang dilakukan, tidak ditemukan adanya unsur pidana dalam rekening para perwira tinggi terlapor. "Kalau ada tindak pidana sudah diproses, dong," ujarnya.

Dikatakannya, tidak semua rekening transaksi anggota Polri yang berlabel mencurigakan berartikan rekening itu berasal dari hasil tindak pidana. "Transaksi yang ada di bank itu jutaan (jumlahnya). Apakah semua itu bersumber dari kejahatan? Mencurigakan itu belum tentu kejahatan," tutupnya.

Sebelumnya, Kepala PPATK Yunus Husein mengaku telah menyerahkan sejumlah Laporan Hasil Analisis (LHA) milik sejumlah rekening perwira tinggi Polri. Salah satunya adalah perwira Polri berinisial BG yang menyimpan uang dalam rekeningnya sebanyak Rp 95 miliar. (Vanroy Pakpahan/kompas)